Oleh : Ilhamsyah Muhammad Nurdin M.Psi Dosen Universitas Muhammadiyah Maumere (+62 819-4928-0140)
Apakah moke harus selalu dilihat semata-mata sebagai budaya yang tak boleh disentuh kritik, atau justru sebagai fenomena sosial yang perlu dibaca lebih jujur, termasuk dari sisi psikologinya? Pertanyaan ini muncul bukan dari jarak yang jauh, melainkan dari pengalaman hidup sehari-hari bersama masyarakat Maumere, menyaksikan bagaimana moke hadir, diterima, dan dinormalisasi dalam berbagai ruang kehidupan.
Sebagai orang yang berasal dari luar tetapi kini hidup dan menetap di Maumere, tulisan ini tidak lahir dari posisi menghakimi, melainkan dari upaya memahami. Hidup bersama masyarakat membuka kesadaran bahwa moke bukan sekadar minuman keras, tetapi memiliki makna sosial dan historis. Ia hadir dalam ritus, perayaan, relasi kekeluargaan, dan menjadi simbol kebersamaan. Dalam perspektif psikologi budaya, praktik semacam ini berfungsi sebagai perekat sosial dan penanda identitas kolektif.
Namun persoalan mulai muncul ketika batas antara moke sebagai simbol budaya dan moke sebagai kebiasaan konsumsi sehari-hari menjadi semakin kabur. Normalisasi terjadi ketika moke tidak lagi hadir dalam konteks tertentu, tetapi menjadi bagian rutin dari kehidupan sosial. Dari sudut pandang psikologi, perubahan fungsi ini penting dicermati. Sesuatu yang awalnya bermakna simbolik dapat berubah menjadi alat regulasi emosi, seperti cara mengelola stres, kelelahan hidup, dan tekanan ekonomi yang terus menghimpit.
Di titik ini, isu psikologis sering kali menjadi senyap. Minum dianggap hal biasa, wajar, bahkan perlu. Jarang ada ruang untuk bertanya apakah di balik konsumsi itu tersimpan kelelahan mental, kecemasan, kemarahan, atau rasa putus asa yang tidak menemukan saluran lain. Psikologi menyebut kondisi ini sebagai coping maladaptif, yaitu strategi bertahan yang memberi kelegaan sesaat, tetapi menyimpan risiko jangka panjang bagi kesehatan mental, relasi keluarga, dan kohesi sosial.
Namun, membaca moke semata dari sudut bahaya psikologis juga tidak adil. Dalam realitas Maumere, moke bukan hanya soal konsumsi, tetapi juga soal produksi dan penghidupan. Bagi banyak keluarga, moke adalah sumber ekonomi yang nyata, stabil, dan diwariskan lintas generasi. Dalam keterbatasan lapangan kerja, moke menjadi salah satu cara bertahan hidup. Di sinilah dalil ekonomi berdiri kokoh dan sulit dibantah. Ketika moke menjadi penopang dapur keluarga, kritik terhadapnya sering kali dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap keberlangsungan hidup.
Masalahnya menjadi lebih kompleks ketika negara tidak hadir secara memadai untuk menyediakan alternatif ekonomi yang realistis. Minimnya akses kerja, lemahnya kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal, dan absennya solusi struktural membuat masyarakat dipaksa memilih antara risiko kesehatan dan keberlangsungan hidup. Dalam kondisi seperti ini, normalisasi moke bukan semata pilihan budaya, melainkan respons rasional terhadap ketidakadilan struktural.
Dari perspektif psikologi sosial, situasi ini menciptakan mekanisme diam kolektif. Masyarakat mungkin menyadari dampak negatif moke, seperti konflik rumah tangga, kekerasan, gangguan kesehatan, hingga kelelahan mental, namun memilih tidak membicarakannya secara terbuka. Diam menjadi strategi bertahan, karena membuka isu psikologis berarti mempertanyakan sumber ekonomi yang selama ini menopang kehidupan. Dalam konteks ini, budaya, ekonomi, dan psikologi saling mengunci satu sama lain.
Yang sering luput dibicarakan adalah bahwa masyarakat menanggung beban ganda. Di satu sisi, mereka menjaga tradisi dan bertahan hidup secara ekonomi. Di sisi lain, mereka menanggung risiko psikologis dan sosial yang tidak kecil, sering kali tanpa dukungan layanan kesehatan mental atau intervensi yang sensitif budaya. Negara, yang seharusnya hadir menjembatani dilema ini, justru kerap absen atau hadir sebatas regulasi tanpa solusi konkret.
Karena itu, melihat moke hanya sebagai persoalan moral, ketertiban, atau pelanggaran norma adalah pendekatan yang menyederhanakan masalah. Moke adalah pintu masuk untuk membaca tekanan hidup masyarakat, keterbatasan pilihan ekonomi, serta cara komunitas mengelola beban psikologisnya. Psikologi membantu kita memahami bahwa selama tekanan struktural tidak diselesaikan dan alternatif penghidupan tidak tersedia, praktik berisiko akan terus dinormalisasi dan diwariskan.
Tulisan ini tidak bertujuan menuntut pelarangan sepihak atau menstigmatisasi budaya lokal. Yang lebih mendesak adalah membuka ruang dialog yang jujur dan setara: tentang kesehatan mental, tentang makna budaya yang terus berubah, dan tentang tanggung jawab negara. Intervensi yang dibutuhkan bukan hanya hukum, tetapi kebijakan ekonomi yang berpihak, layanan psikososial yang peka budaya, serta keberanian kolektif untuk membicarakan dampak psikologis tanpa rasa takut kehilangan sumber hidup.
Pertanyaannya kemudian, sampai kapan masyarakat harus terus menanggung dilema ini sendirian yaitu menjaga tradisi sekaligus memikul dampak psikologisnya, sementara negara belum sungguh-sungguh hadir menawarkan jalan keluar yang adil dan berkelanjutan?
Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan siapa pun, melainkan sebagai ajakan refleksi bersama: bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari bertahannya ekonomi, tetapi juga dari kesehatan jiwa dan kualitas relasi sosial yang menyertainya.(*)
Follow
