Catatan Redaksi : Pepenk Karempenk
Biro Kabupaten Alor
Kalabahi, seputar-ntt.com – Satu tahun kepemimpinan Iskandar Lakamau, SH, M.Si dan Rocky Winaryo, SH, MH (Is The Rock) di Kabupaten Alor memperlihatkan kontras mencolok. Energi politik yang tinggi, namun kinerja pemerintahan melemah secara signifikan.
Di permukaan, pemerintah terlihat aktif bergerak. Namun ketika ditelusuri lebih dalam melalui data APBD, dinamika birokrasi, dan koordinasi pimpinan yang terlihat justru gejala pemerintahan yang sibuk tetapi tidak efektif.
Pemerintahan ini juga menghadapi persoalan mendasar. Kepemimpinan daerah berjalan dalam kondisi bupati yang secara fisik tidak dapat menjalankan sebagian besar tugas, sehingga menciptakan ruang kosong komando yang berdampak langsung pada stabilitas birokrasi dan efektivitas pemerintahan.
Energi Politik Tinggi, Tata Kelola Lemah
Tahun pertama pemerintah Is The Rock dipenuhi aktivitas publik seperti kunjungan ke desa hampir setiap minggu, car free day (CFD) digelar berkali-kali dengan pembiayaan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan seremonial dan panggung-panggung publik masif, akan tetapi tingginya mobilitas dan aktivitas ini tidak diikuti penguatan tata kelola pemerintahan.
Banyak kegiatan hanya bersifat pencitraan, bukan pencapaian. Tidak ada indikator capaian kinerja yang signifikan. Pemerintahan tampak aktif, tetapi arah kebijakan tidak ditopang analisis data, tidak fokus, dan tidak terukur dampaknya terhadap kinerja daerah.
Bupati Tidak Sehat namun Tetap Menandatangani Keputusan Strategis
Di tengah dinamika tinggi ini, publik mencermati kondisi paling krusial, bupati beberapa kali mendapat perawatan intensif dan belum pulih sepenuhnya, tetapi tetap menjalankan sejumlah tugas administratif penting.
Dampaknya langsung terasa, kemampuan pengambilan keputusan tidak pada kondisi ideal. Risiko kesalahan administrasi meningkat, karena keputusan dibuat dalam kondisi kesehatan yang tidak optimal.
Delegasi kewenangan tidak berjalan baik, padahal tersedia mekanisme regulatif untuk pendelegasian sementara. Publik mempertanyakan apakah mutasi ASN, pembebastugasan dan penataan birokrasi benar-benar melalui pertimbangan matang ?
Situasi ini menunjukkan gejala incapacitated leadership, kepemimpinan yang secara fisik belum mampu menjalankan fungsi penuh.
Birokrasi Bergejolak : Mutasi Mendadak, Pelantikan Batal, dan Pejabat Dibebastugaskan
Tahun pertama ini juga ditandai gejolak birokrasi, mulai dari mutasi yang menuai polemik, pelantikan pejabat yang batal pada hari-H, serta pembebastugasan pejabat penting seperti Kepala BKPSDM.
Keputusan struktural sering berubah dalam waktu singkat, akibatnya OPD bekerja dalam ketidakpastian, fokus kerja terbelah antara dinamika internal dan tugas pelayanan publik, pelaksanaan program menjadi tersendat dan tidak sinkron. Birokrasi membutuhkan stabilitas, namun yang terjadi justru arus perubahan tanpa arah yang mengganggu produktivitas.
Dualisme Kepemimpinan : Bupati Tidak Aktif, Wakil Bupati Mengambil Alih Kegiatan Lapangan
Kondisi kesehatan bupati menyebabkan ia tidak mampu hadir dalam sebagian besar kegiatan pemerintahan, termasuk kunjungan kerja ke desa dan kecamatan, kegiatan seremonial dan agenda protokoler, rapat internal maupun rapat paripurna DPRD, pembahasan kebijakan strategis.
Secara praktis, bupati hanya dapat hadir dalam beberapa kegiatan ringan dan tidak memerlukan mobilitas tinggi. Sementara itu, wakil bupati sangat aktif turun ke desa-desa dan mengambil peran representatif di lapangan.
Situasi ini menciptakan dual center of gravity, bupati secara fisik tidak hadir, sehingga arahan komando tidak berjalan. Wakil bupati terlalu dominan, namun tidak selalu bergerak dalam kerangka komando terintegrasi.
Akibatnya, OPD bingung mengikuti arahan siapa, Kebijakan pun selalu berubah-ubah. Program pembangunan berjalan tanpa kompas yang jelas. Secara analitis, kondisi ini menciptakan vacuum of leadership, kekosongan kepemimpinan yang mempengaruhi koordinasi, keputusan, dan moral birokrasi.
Kinerja APBD Melemah : Indikator Paling Nyata Pemerintahan Tidak Terkendali
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) : 65,91% (Rendah dan Tidak Agresif)
Target: Rp 75,4 miliar
Realisasi: Rp 49,69 miliar.
Angka ini menunjukkan lemahnya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
B. Belanja Daerah : 60,90% (Mengkhawatirkan)
Total: Rp 1,22 triliun
Realisasi: Rp 746,33 miliar
Pada bulan Oktober, semestinya serapan minimal 70–75%, tetapi Alor hanya 60,90%. Ini menandakan perencanaan lemah, pengendalian tidak berjalan, OPD tidak fokus serta keputusan berubah-ubah menghambat eksekusi program.
C. Belanja Modal : 58,50% (Titik Terlemah)
Target: Rp 99,5 miliar
Realisasi: Rp 58,22 miliar
Belanja modal adalah indikator kualitas pembangunan fisik. Dengan realisasi di bawah 60%, maka infrastruktur tertunda, pengadaan lambat, program strategis tidak berjalan serta pertumbuhan ekonomi daerah melemah.
Ketiga indikator APBD ini mengarah pada satu kesimpulan, pemerintahan tidak berjalan secara efektif karena kehilangan kendali kepemimpinan dan sinkronisasi kerja.
Dampak Nyata : Program Tersendat, Pelayanan Publik Melemah
Ketidakstabilan Kepemimpinan dan Lemahnya Pengendalian Anggaran
Hal ini menyebabkan banyak infrastruktur tidak selesai, bantuan sosial dan bantuan masyarakat terlambat, program pembangunan desa tidak bergerak, layanan publik di sektor administrasi, kesehatan, pertanian, hingga perhubungan melambat, OPD bekerja reaktif, bukan strategis serta masyarakat merasakan langsung dampak tahun pertama pemerintahan ini.
Kesimpulan Utama
Tahun pertama pemerintahan Is The Rock dapat dirangkum dalam enam poin :
1. Aktivitas politik tinggi, tetapi tidak menghasilkan capaian nyata.
2. Bupati tidak aktif dalam banyak kegiatan karena kondisi
kesehatan, mengurangi efektivitas pengambilan keputusan.
3. Wakil Bupati bergerak sendiri tanpa integrasi komando yang kuat.
4. Birokrasi tidak stabil, penuh mutasi, pembebastugasan, dan arahan yang berubah-ubah.
5. Realisasi anggaran rendah, terutama belanja modal.
6. Pemerintahan berjalan lebih banyak gerak daripada hasil.
Penutup
Tahun kedua pemerintahan Is The Rock Menentukan Stabilitas Atau Kemunduran
Tahun pertama ini memperlihatkan bahwa efektivitas pemerintahan sangat bergantung pada kesehatan dan kesiapan pemimpinnya, keselarasan komando, stabilitas birokrasi, kemampuan pengendalian anggaran.
Jika mekanisme kepemimpinan tidak diperbaiki, jika bupati terus bekerja dalam kondisi tidak fit tanpa mekanisme delegasi, dan jika wakil bupati tetap bergerak tanpa integrasi, maka Alor berisiko memasuki tahun kedua dengan kondisi yang lebih buruk.
Tantangannya jelas, berani memperbaiki tata kelola dan mekanisme komando, atau membiarkan pemerintahan terus bergerak tanpa arah. (*)
Follow
