Seba, seputar-ntt.com – Bupati pertama Kabupaten Sabu Raijua, Marthen Dira Tome, menegaskan bahwa kesiapan masyarakat desa menjadi kunci utama dalam menyambut alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendorong penguatan sektor pertanian dan peternakan sebagai tulang punggung penyedia kebutuhan dapur MBG sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Dalam keterangannya, Marthen menggambarkan aktivitas masyarakat di kebun sebagai simbol kemandirian ekonomi yang harus terus didorong. Ia menyebut, usaha pertanian hortikultura seperti sayur, buah, hingga komoditas cepat panen (quick yielding) mampu menjadi solusi nyata dalam mempercepat perputaran ekonomi di desa.
“Ini bukan sekadar kebun. Ini ruang kerja bersama—petani, guru, bahkan anak-anak sekolah—yang menunjukkan bahwa usaha sederhana bisa menghasilkan cepat dan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.
Menurut dia, masih banyak keraguan terhadap sektor pertanian. Padahal, jika dikelola secara serius, terutama pada komoditas hortikultura yang cepat menghasilkan, maka perputaran uang dalam jumlah besar bisa terjadi langsung di tingkat kampung.
Marthen menilai, program MBG yang digagas pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dipersempit hanya sebagai program penyedia makanan bergizi bagi anak-anak. Lebih dari itu, MBG harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan lapangan kerja, menekan angka pengangguran, dan mengurangi kemiskinan.
“Memberi makan itu penting, tapi menciptakan kerja dan menggerakkan ekonomi rakyat itu jauh lebih besar dampaknya,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari desa hingga provinsi, untuk memastikan rantai pasok kebutuhan dapur MBG berasal dari produksi lokal. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah kerja sama resmi antara petani dan dapur MBG melalui skema nota kesepahaman (MoU).
Dengan mekanisme tersebut, dapur MBG diharapkan tidak bergantung pada pasokan dari luar daerah, melainkan wajib menyerap hasil produksi masyarakat setempat.
“Uang yang masuk harus berputar di daerah. Jangan keluar. Kalau belanja, harus belanja dari petani dan peternak lokal,” katanya.
Marthen juga menyoroti besarnya potensi anggaran MBG di Nusa Tenggara Timur yang diperkirakan mencapai Rp8 hingga Rp9 triliun per tahun. Ia mengingatkan bahwa tanpa kesiapan masyarakat untuk berproduksi, dana besar tersebut berisiko tidak memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan rakyat.
“Ini uang besar. Tantangannya bukan hanya menerima, tapi bagaimana memastikan uang itu sampai dan beredar di tangan rakyat. Kuncinya, rakyat harus digerakkan untuk bekerja,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk tidak bersikap pasif dalam menghadapi peluang tersebut. Menurutnya, urusan dapur MBG bukan hanya soal memasak dan distribusi makanan, tetapi juga menyangkut kesiapan produksi bahan pangan yang harus menjadi tanggung jawab bersama.
“MBG bukan sekadar program memberi makan, tetapi gerakan besar membangun kemandirian. Dapur boleh ada di mana saja, tetapi sumber makanannya harus lahir dari tanah sendiri. Di situlah kesejahteraan bertumbuh—ketika rakyat bekerja, produksi hidup, dan uang berputar di kampung sendiri.” pungkas Marthen. (jrg)
Follow
