Kalabahi, seputar-ntt.com – Ketua Bawaslu Kabupaten Alor, Orias Langmau menegaskan, pemberi dan penerima politik uang (Money Politics) pada Pemilukada 2024 dapat di pidana minimal 36 (Tiga Puluh Enam) bulan, dan maksimal 72 (Tujuh Puluh Dua) bulan.
“Sementara untuk denda sendiri paling sedikit Dua Ratus Juta Rupiah, paling banyak Satu Miliar Rupiah,” kata Langmau pada acara Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Masa Kampanye yang berlangsung di Aula Kopdit Citra Hidup, Selasa, 8/10/2024 pagi.
Menurutnya, sanksi politik uang pilkada telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 187A Ayat 1 dan Ayat 2.
Pada Ayat 1 menyebut, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dan paling lama 72 (Tujuh Puluh Dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
Sementara pada Ayat 2, Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat 1.
“Untuk itu saya tegaskan kembali jika pidana politik uang ini bisa menjerat siapa pun, baik pemberi maupun penerima. Mari kita ciptakan pilkada yang bermartabat sehingga dapat melahirkan pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” harapnya.
Menurutnya, untuk mengantisipasi dan mencegah politik uang ini perlu keterlibatan seluruh komponen, baik itu partai politik, relawan, simpatisan, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan seluruh elemen lainnya.
“Saya meyakini dengan sosialisasi yang masif baik dari pengawas pemilu serta semua stakeholder tersebut akan memberikan pemahaman yang baik bagi masyarakat akan bahaya dari politik uang ini,” tandas Orias Langmau. (Pepenk)
