Kupang, seputar-ntt.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Provinsi NTT yang berlangsung pada 19–20 November 2025. Kegiatan ini melibatkan 127 peserta dari seluruh kabupaten/kota dan menghadirkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bappenas, Kemendagri, dan perangkat daerah Provinsi NTT sebagai narasumber.
Data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) NTT mencatat 131 kejadian bencana sepanjang 2024, sementara hingga Juni 2025 tercatat 127 kejadian bencana yang berdampak terhadap ribuan warga. Sehingga rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana serta ketahanan iklim di NTT.
Dalam sambutannya, Gubernur NTT, yang diwakili oleh Semuel Halundaka,S.IP.,M.Si selaku Asisten III Sekda Provinsi NTT mengatakan bahwa “Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada visi dan misi daerah serta program prioritas Dasa Cita, sistem penanggulangan bencana perlu di perkuat. Sistem penanggulangan bencana yang baik akan membuat proses dan pencapaian Dasa Cita lebih berkelanjutan dan resilien. Terlebih lagi, upaya ketahanan bencana dan iklim harus dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai pihak”.
Pelaksanaan rapat koordinasi ini didukung oleh Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Pengurangan Risiko Bencana) dan bekerja sama dengan BPBD NTT dan perangkat daerah terkait untuk memperkuat berbagai aspek sistem penanggulangan bencana, mulai dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana, penguatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD), hingga manajemen data, PRB berbasis masyarakat, Pengurangan Risiko Bencana (PRB) inklusif, serta manajemen pasca bencana.
Rapat koordinasi kali ini menggunakan metode world café, yaitu pendekatan diskusi kelompok kecil dalam suasana santai untuk mendorong pertukaran ide secara progresif. Melalui metode ini, para peserta membahas berbagai isu strategis seperti kualitas dokumen dan perencanan pengurangan bencana, evaluasi pemenuhan dan mutu layanan SPM-SUB, Asistensi Pengisian Kompetensi Dasar (KD), Manajemen pasca-bencana, dan isu kunci lainnya. Hasil diskusi kemudian dirangkum dalam siding pleno untuk menghasilkan rekomendasi resmi rapat koordinasi dan komitmen bersama lintas sektor, yang akan ditandatangani oleh seluruh perwakilan kabupaten/kota dan provinsi.
“Kita semua memahami bahwa bencana dan pembangunan tidak dapat dipisahkan. Bencana yang tidak tertangani dapat mengganggu bahkan merusak capaian pembangunan, sementara pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip pengurangan risiko justru dapat memperbesar kerentanan. Karena itu, kami melihat Rapat Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh upaya penanggulangan bencana di NTT berjalan selaras dengan visi pembangunan daerah dan prioritas Dasa Cita,” imbuh Deswanto Marbun, Head of Sub-National Program SIAP SIAGA.
Harapannya, rapat koordinasi hari ini, dapat menghasilkan laporan yang memuat kondisi faktual, tantangan, solusi, serta strategi percepatan untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana. Selain itu, rapat ini diharapkan menghasilkan rencana tindak lanjut dengan komitmen implementasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Menurut Deswanto, SIAP SIAGA merasa terhormat dapat terus bermitra dengan BPBD dan pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di NTT. Dukungan yang diberikan mencakup implementasi SPM Sub-Urusan Bencana, penguatan regulasi lokal yang relevan, fasilitasi pengukuran Indeks Ketahanan Daerah sebagai bagian dari IKU pemerintah daerah, penguatan manajemen data dan informasi, Desa Tangguh Bencana dan PKD, PRB inklusif, manajemen pasca bencana, serta peningkatan kapasitas di berbagai aspek lainnya.
“Isu-isu strategis yang telah diidentifikasi oleh BPBD NTT—mulai dari kualitas pelaporan SPM, pengukuran IKD, data bencana, Destana, PRB inklusif, kolaborasi pentahelix, hingga manajemen logistik dan pasca bencana—memerlukan kerja kolaboratif bersama,” kata Deswanto. “Rapat Koordinasi selama dua hari ini memberikan ruang bagi kita untuk memetakan kondisi yang nyata, mengevaluasi tantangan, serta menyusun solusi dan langkah percepatan yang dapat langsung ditindaklanjuti di masing-masing kabupaten/kota”.
Menurut Deswanto, dengan hadirnya para pimpinan dan narasumber dari tingkat nasional hingga daerah, rapat koordinasi ini memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa arah kebijakan nasional dapat dioperasionalkan dengan baik di tingkat daerah, sekaligus memastikan bahwa kebutuhan kabupaten/kota dapat kembali menginformasikan kebijakan nasional.
“Kami yakin, Pendekatan ‘desk’ yang disiapkan pada hari kedua juga akan memperkaya pemahaman kita mengenai kondisi di lapangan dan memperkuat rencana tindak lanjut yang lebih terukur,” katanya.
“Harapan kami, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi juga komitmen bersama untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana dan ketahanan iklim di seluruh wilayah NTT. Dengan koordinasi yang lebih solid, data yang lebih baik, kapasitas yang semakin kuat, dan pelibatan yang semakin inklusif, NTT dapat menjadi salah satu provinsi terdepan dalam membangun ketangguhan bencana di Indonesia,” kata Deswanto.
Rakor ini menghadirkan narasumber nasional dan daerah, antara lain dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bappenas, Kemendagri, dan perangkat daerah Provinsi NTT. Peserta terdiri dari 136 orang yang hadir secara langsung dan 30 orang yang hadir secara online, termasuk BPBD dan Bappeda dari 22 kabupaten/kota, staf perangkat daerah provinsi, Forum PRB NTT, Unit Layanan Disabilitas BPBD NTT, serta SIAP SIAGA.
Untuk diketahui, Program SIAP SIAGA adalah Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana serta memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam aksi kemanusiaan di kawasan Indo-Pasifik. Program SIAP SIAGA diselaraskan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJMN) 2025-2029 dan Strategi Kemanusiaan Pemerintah Australia. (*)
Follow
