Kupang, seputar-ntt.com – Bupati Pertama Kabupaten Sabu Raijua, Marthen Dira Tome, menegaskan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh hanya dikuasai segelintir elite atau pejabat, tetapi harus benar-benar mengalir hingga ke tangan masyarakat kecil.
Pernyataan itu disampaikan Marthen saat berada di lokasi peternakan ayam yang tengah dikembangkan bersama masyarakat. Menurutnya, usaha peternakan yang dibangun bukan semata-mata untuk kepentingan bisnis, melainkan bagian dari upaya menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat melalui program MBG.
“Program MBG ini luar biasa karena bukan hanya soal menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah dan ibu hamil. Tujuan besarnya adalah membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata Marthen.
Ia menjelaskan, dana MBG yang masuk ke NTT nilainya mencapai sekitar Rp8 hingga Rp9 triliun per tahun. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya menjadi penonton, tetapi harus aktif mempersiapkan masyarakat agar mampu menjadi penyedia bahan baku bagi dapur MBG.
Menurutnya, dapur MBG hanya bertugas memasak dan mendistribusikan makanan, sedangkan kebutuhan bahan baku seperti sayur, buah, telur, ikan, hingga daging seharusnya dipasok oleh masyarakat lokal.
“Yang diharapkan Presiden adalah semua bahan baku dibeli dari masyarakat sekitar. Petani, nelayan, peternak, semuanya harus terlibat,” ujarnya.
Namun, Marthen mengaku prihatin karena muncul informasi bahwa pengelolaan dapur MBG justru mulai dikuasai pihak-pihak tertentu, termasuk oknum pejabat dan pemilik modal besar.
Ia mengingatkan agar jangan sampai seluruh rantai distribusi, mulai dari pengadaan bahan hingga pengelolaan dapur, dimonopoli kelompok tertentu sehingga masyarakat kecil kehilangan kesempatan.
“Jangan sampai pejabat menguasai dari meja sampai dapur. Kalau semua diambil alih, lalu masyarakat kecil dapat apa?” tegasnya.
Marthen juga menyoroti masuknya suplai ayam beku dari luar daerah untuk kebutuhan dapur MBG. Kondisi itu, menurutnya, membuat para peternak lokal menjadi pesimis karena hasil ternak mereka dikhawatirkan tidak terserap.
Ia menilai, apabila bahan baku terus didatangkan dari luar daerah, maka akan terjadi capital outflow atau aliran uang keluar dari NTT, sehingga dampak ekonomi program MBG tidak dirasakan masyarakat lokal.
“Kalau uang MBG dibawa keluar daerah untuk kepentingan segelintir orang, maka ekonomi NTT tidak akan tumbuh. Uang segar itu tidak pernah tinggal di daerah ini,” katanya.
Karena itu, ia meminta semua pihak membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam rantai pasok MBG, tanpa monopoli maupun intervensi kekuasaan.
“MBG harus menjadi peluang bagi semua orang, bukan hanya untuk satu kelompok. Presiden sudah menciptakan program yang sangat baik, maka harus dipastikan manfaatnya dirasakan petani, nelayan, dan peternak,” ujarnya.
Marthen optimistis masyarakat NTT mampu memenuhi kebutuhan pangan MBG jika diberikan kesempatan dan dukungan yang memadai. Ia bahkan mendorong pemerintah bekerja sama dengan fakultas peternakan dan lembaga pendidikan untuk memperkuat kapasitas peternak lokal.
“Beternak ayam itu bukan hal sulit. Kalau pemerintah serius mendampingi masyarakat, maka kebutuhan MBG bisa dipenuhi dari daerah sendiri,” pungkasnya.(jrg)
Follow
