Kupang, seputar-ntt. com – Keterlambatan pencairan dana bantuan Tahun Anggaran (TA) 2018, disebabkan dua hal yakni belum membuka buku rekening dan memasukkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan anggaran tahun 2017 oleh mereka sebagai penerima bantuan.
Kepala Badan Keungan Daerah (BKD) Kota Kupang, Jefri Pelt mengatakan, belum cairnya dana batuan ini, tidak hanya Posyandu Balita saja, tapi dalam satu rekening ada juga bantuan bagi RT/ RW, Posyandu Lansia, Dasa Wisma, Kelurahan Siaga, LPM dan Karang Taruna, yang dimana total secara keseluruhan ada 2.655 penerima bantuan tersebut.
“Bantuan ini pada tahun lalu pencairan secara tunai, tapi untuk tahun ini dilakukan secara non tunai atau kami langsung transfer ke rekening masing-masing,” kata Jefri kepada wartawan di Kantornya, Selasa (7/8), saat dikonfirmasi tekait adanya pengeluhan warga soal belum cairnya dana batuan dalam reses DPRD.
Jefri menjelaskan, pencairan dengan langsung transfer ke rekening, maka telah dihimbau kepada RT/ RW, Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Dasa Wisma, Kelurahan Siaga, LPM dan Karang Taruna guna membuka rekening, namun hingga saat ini yang terdata dari 2.566 penerima dengan rincian RT 1.315 ,RW 424, Posyandu Balita 315, Posyandu Lansia 167, Dasa Wisma 281, Kelurahan Siaga 51, LPM 51 dan Karang Taruna 51 tersebut, yang baru isi formulir untuk pembuatan buku rekening sebanyak 2.190.
“Dari 2.190 orang penerima yang terdiri dari RT 1.141, RW 349, Posyandu Balita 277, Posyandu Lansia 133, Dasa Wisma 149, Kelurahan Siaga 33, LPM 40 dan Karang Taruna 23 orang tersebut yang sudah jadi buku rekening baru 1.595 orang,” lanjut Jefri.Namun, dari 1.595 orang penerima ini ada 225 orang penerima bermasalah yakni belum masukkan SPJ penggunaan dana bantuan tahun 2017.
Untuk itu, kata mantan Kadis Perhubungan tersebut, secara hitungan dari 1.595 orang yang sudah memiliki buku rekening tersebut di kurangi 225 yang bermasalah hasilnya hanya 1.370 orang yang dapat dicairkan dananya ke rekening mereka.
“Ya dengan demikian jika pelaksanaan PMT dinggap tidak dapat berjalan hanya karena belum cairnya dana ini, maka saya ingin pertanyakan bahwa anggaran ini baru berjalan kurang lebih empat tahun dan sebelumnya pelaksanaan PMT ada tidak,” tambahnya, Hal yang sama juga ada RT/ RW yang melaporkan bahwa pelaksanaan 17-an tidak dapat dilaksanakan karena belum cairnya dana ini, sehingga juga menjadi pertanyaan apakah negara ini baru merdeka tahun ini.
“Janganlah berlindung pada sebuah pelaksanaan program, lalu seolah-olah kami menghambat.Sebenarnya perlu diketahui program ini merupakan kebijkan pimpinan, jadi ini bukan sesuatu yang dijadikan alasan.Maka itu saya rasa semua yang baik yakni RT/ RW, Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Dasa Wisma, Kelurahan Siaga, LPM dan Karang Taruna adalah merek yang mengerti akan situasi ini,” katanya.
Menurutnya, pihaknya belum dapat meluncurkan anggaran tersebut, sebab hingga saat ini belum mencapai 50 persen yang membuka rekening untuk dana ditransfer.
“Hal ini saya sudah laporkan ke pak walikota untuk meminta ijin,walaupun belum semua, tapi anggaran ini dapat di lakukan transfer ke penerima yang sudah ada buku rekening, dan hal ini disetujui,” katanya.
Dengan sudah disetujui pak walikota, Dikatakan, sesui rencana pada tanggl 10, Aguustus 2018 dilaksankan pembukaan pekan pelayanan PBB sekaligus pak walikota juga akan dilaunching pembayaran dana RT/ RW, Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Dasa Wisma, Kelurahan Siaga, LPM dan Karang Taruna.
“Keinginan kami dana yang ada pada kami dapat dicairkan secara cepat, jika mereka dapat membuka buku rekening dan memasukan SPJ tahun kemarin secara cepat.Karena dengan begitu progres penyerapan anggaran yang ada pada kami bisa terserap, tapi mereka lambat, maka pastinya pencairan pun juga lambat,” tuturnya.
Untuk itu, Ia menghimbau agar semangat dari RT/ RW, Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Dasa Wisma, Kelurahan Siaga, LPM dan Karang Taruna untuk menerima dana secara cepat, maka perlu juga memiliki semangat membuat SPJ-nya.Sebab anggaran yang belum ada SPJ ini juga menjadi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK adalah kelompok penerima tersebut.
Sekali lagi tegas Jefry, pihaknya tidak menghambat, tapi yang menghambat ini ada pada mereka yang belum membuka buku rekening.Sehingga jika ingin anggaran ini cair lebih cepat, maka sesegera mungkin buka rekening, sebab himbauan membuka rekening sudah masuk bulan ke empat, serta yang belum masukkan SPJ tahun anggaran 2017 juga sesegera mungkin masukkan SPJ.
“Saya mau tegaskan dalam pengelolaan keuangan harus hati-hati, sehingga saya berharap dapat menyikapinya secara bijak, arif atas kebijakan yang diambil pimpinan di daerah ini dalam membantu bapak ibu sekalian baik itu sebagai RT/ RW, Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Dasa Wisma, Kelurahan Siaga, LPM dan Karang Taruna,” tutupnya.(rif)
Follow
