Kupang, seputar-ntt.com – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT tidak menyurutkan semangat dalam membangun NTT sesuai tupoksi yang ada, sekalipun di tengah minimnya anggaran akibat efesiensi. BPJN NTT hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar 591,2 miliar. Jumlah ini turun setengah triliun lebih, dari pagu anggaran di tahun 2024 senilai Rp1,2 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT Agustinus Junianto kepada awak media pada, Rabu, (18/6/2025) di Kupang.
“Terkait dengan pagu anggaran untuk pembangunan infrastruktur di NTT tahun 2025, kalau dibandingkan dengan tahun 2024, tahun 2024 kita dapat Rp1,2 triliun, sedangkan 2025 yang sudah buka blokir sebesar Rp591,2 miliar,” kata Agustinus Junianto.
Menurut dia, pengurangan anggaran ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi yang diterapkan Presiden Prabowo.
Meski demikian, dengan dana yang ada, pihaknya tetap melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan diantaranya; preservasi jalan, pemeliharaan, pelebaran jalan, preservasi jembatan, penanganan longsoran, dukungan teknis, pengawasan dan perencanaan.
“Paket-paket yang sudah berkotrak di kita untuk fisik 28 paket dengan nilai Rp300 miliar lebih, dan non fisik 10 paket yang sudah berkontrak,” katanya.
Dia juga menegaskan, seluruh proses lelang paket pekerjaan di BPJN NTT dilakukan secara e-katalog, dengan progres fisik mencapai 28,4 persen dan keuangan mencapai 23,87 persen.
Dia menambahkan, terkait dana Inpres Jalan Daerah (IJD), pihaknya masih menunggu pembahasan dana yang rencananya akan dilaksanakan hari ini.
“Tadi malam kami dapat informasi bahwa akan dibahas hari ini jam 11 pagi. Tetapi bukan Inpres Jalan Daerah lagi tapi berganti menjadi Inpres Infrastruktur Daerah,” ujarnya.
Dia berharap, pembahasan dana yang dilaksanakan hari ini bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur di NTT.
Kepala BPJN NTT juga menjelaskan, di tahun 2025 ini, sedikitnya ada delapan (8) titik longsor di daratan Pulau Timor, khususnya Atambua, akibat dari cuaca yang tidak bersahabat.
“Untuk tahun 2025 ini, ada delapan titik longsor di Pulau Timor khususnya di Atambua. Longsor ini terjadi akibat cuaca yang tidak bersahabat di Tahun 2025,” kata Agustinus Junianto.
Selain di Pulau Timor, sebut dia, longsor juga terjadi di Pulau Flores khususnya di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), merupakan akses jalan provinsi.
“Kita sudah usulkan ke pusat agar longsor akibat cuaca buruk segera disetujui untuk secepatnya dilakukan perbaikan oleh BPJN,” tegasnya.
Kepala BPJN NTT juga memastikan bahwa akibat efisiensi anggaran, pembangunan Jembatan Oesapa di Kota Kupang ditunda ke tahun 2026 karena adanya efisiensi anggaran.
“Saya berharap jembatan Oesapa bisa dikerjakan tahun ini, namun karena efisiensi anggaran sehingga ditunda lagi ke tahun 2026,” kata Agustinus.
Menurut dia, proyek penggantian Jembatan Oesapa menjadi prioritas karena kondisi jembatan lama sudah tidak layak digunakan. Jembatan baru yang direncanakan memiliki panjang 40 meter dan lebar 10 meter, dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp 46 miliar.
Dia juga menjelaskan, BPJN NTT hanya bertanggung jawab atas infrastruktur jalan dan jembatan nasional, sementara infrastruktur di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah masing-masing. (*)
Follow
