Kupang, seputar-ntt.com – Kesal karena sulit mendapatkan BBM jenis solar, puluhan nelayan membawa jeriken ke gedung DPRD Kota, Senin (26/5/2014). Aksi ini dilakukan lantaran ketika para nelayan hendak melakukan hearing dengan DPRD Kota, pada Jumat (23/5/2014) lalu tidak ada satupun anggota DPRD Kota yang menemui mereka.
Pantauan Seputar NTT di gedung DPRD, puluhan nelayan yang datang untuk bertemu DPRD Kota, masing-masing membawa jeriken dan menyusunnya di halaman gedung DPRD Kota. Kedatangan para nelayan ini diterima oleh Wakil Ketua Komisi B,Jhon G Seran dan Ketua Komisi A, Irianus Rohi serta beberapa anggota DPRD. Sementara dari Pemkot diwakili Asisten II, Djamal Mila Meha, kadis Pertambangan, Gabriel Khan, Kadis kelautan dan Perikanan, Thomas Gah. Dari Pertamina diwakili bagian marketing wilayah 12, Try Ramandani.
Dalam rapat dengan pendapat (RDP) tersebut, perwakilam para nelayan Jhon Mamo dan Jabir Marola mengatakan sejak tanggal 6 Mei 2014 silam mereka sangat kesulitan mendapatkan BBM jenis solar sehingga tidak bisa lagi melaut. Untuk itu mereka berharap DPRD sebagai wakil rakyat bisa melihat apa yang menjadi kesulitan nelayan yang notabene warga kota.
“Kedatangn kami kesini untuk bertemu dengan para wakil rakyat. Sudah kedua kali kami datang yakni pada Jumat lalu, tetapi tidak satu pun anggota DPR yang berada di kantor, sehingga kami kembali untuk melakukan diskusi bersama DPRD mengenai kesulitan nelayan untuk mendapatkan solar,” kata Jhon Mamo.
Ia mempertanyakan kenapa para nelayan sulit mendapatkan BBM jenis solar, padahal BBM bersubsidi tersebut diperuntukan bagi buruh, tani dan nelayan dan bukan untuk pejabat, kontraktor atau orang kaya. “Kenapa BBM yang bersubsidi malah dinikmati oleh mereka yang kaya sementara kami para nelayan tidak,” katannya.
Sementara Jabir Marola, mengatakan dalam dua minggu terakhir ini, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) belum mendapatkan jatah BBM jenis solar dengan alasan kehabisan stock.
“Kami juga minta aturan kerjasama antara Pertamina dengan SPBN dikaji ulang karena nelayan makin hari bertambah, sehingga jika masih menggunakan data lama tentu nelayan lain tidak mendapat BBM untuk melaut ,”katanya.
Menanggapi keluhan para nelayan ini, asisten II Setda Kota Kupang, Djamal Mila Meha mengatakan, kesulitan yang dihadapi nelayan menjadi tanggungjawab bersama. Menurutnya kuota BBM untuk SPBN yang ada ditiga lokasi yakni SPBN Namosain mendapat kuota 740 Kiloliter, SPBN Mina Raja Ikan Oeba 740 kiloliter dan SPBN Anawara Oesapa 110 kiloliter.
“Kalau melihat jumlah pasokan yang ada di tiga SPBN maka para nelayan tentu tidak sulit mendapatkan BBM. Untuk itu kita akan bicara dengan Pertamina,” katanya.
Sementara Kadis Kelautan dan Perikanan Kota Kupang, Thomas Gah mengatakan bertambahnya armada atau perahu nelayan telah berimbas pada kuota BBM yang dijatakan bagi SPBN di Kota Kupang. “Yang menjadi persoalan adalah alokasi BBM untuk nelayan di Kota Kupang tidak bertambah padahal armada bertambah terus. Untuk itu kami akan menginventarisir nelayan di Kota Kupang,” katanya.
Menurutnya, armada nelayan yang terdaftar di Kota Kupang saat ini sebanyak 75 armada, sementara yang belum terdaftar ada 100 di SPBN. “Karena itu Pertamina sudah tegaskan tidak layani jerigen. Sekarang tidak hanya solar yang sulit didapat tapi juga premium untuk perahu motor kecil (ketinting) juga sulit,” paparnya.
Kepala Marketing Pertamina wilayah 12, Try Ramandani mengakui Pertamina telah mendistribusi 170 kilo liter BBM setiap bulan untuk nelayan di Kota Kupang sehingga sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan para nelayan.
“Kita lakukan pengawasan tapi banyak nelayan yang tidak memiliki rekomendasi dari Pemkot. Ada juga yang menggunakan rekomendasi berulangkali sehingga bisa terjadi penyelewengan,” ungkapnya. (riflan hayon)
