Kupang, seputar-ntt.com – Menjelang dan selama masa kampanye, masing- masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, terus mengkampanyekan tentang progam dan visi- misi pasangan calon. Bahkan, tidak segan- segan mengkampanyekan program nasional sebagai program pasangan capres bila terpilih pada 9 Juli mendatang.
Sekjen Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi NTT, Christo Kabelen menjelaskan, untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres, tim sukses (Timses) begitu percaya diri mengklaim program nasional sebagai bagian dari program pasangan capres dan cawapres yang dikampanyekan. Program yang sering diklaim itu antara lain, alokasi dana Rp1 miliar untuk setiap desa, Program Sertifikasi Guru, dan PPIP.
“Kita sangat berharap agar masyarakat jangan cepat telan dengan dengan janji kampanye tim sukses. Jangan sampai tim sukses mencaplok program nasional yang telah ditetatpkan sebagai program capres yang diusung,” kata Christo Kabelen di Kupang, Senin (2/6/2014).
Christo menerangkan, pemerintah bersama DPR RI telah menetapkan UU tentang Desa yang didalamnya mengalokasikan dana Rp1 miliar setiap desa di seluruh Indonesia. Penjabaran dari UU ini tinggal menunggu Keputusan Presiden. Karena itu, siapapun pasangan capres terpilih pasti akan melaksanakan amanat UU tentang Desa ini, termasuk pasangan Jokowi- JK bila terpilih pada pemilu 9 Juli mendatang.
Terkait UU tentang Desa ini, lanjut Christo, Presiden SBY telah menegaskan agar tak ada satu pasangan capres pun mengklaim pengalokasian dana desa sebesar Rp1 miliar per- desa itu bagian dari program kerjanya, termasuk program- program kerakyatan lainnya. Karena itu, semua pihak diminta untuk tidak melakukan klaim program untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres yang sedang dikampanyekan. Itu sama dengan perbuatan yang menyesatkan warga pemilih.
Christo menegaskan, pasangan Jokowi- JK tidak akan mengklaim bahwa program nasional seperti alokasi dana Rp1 miliar per desa, Sertifikasi Guru dan PPIP sebagai bagian dari programnya bila terpilih pada pemilu 9 Juli mendatang. Karena telah diundangkan, maka pasangan Jokowi- JK tetap menjalankan program yang telah diundangkan tersebut.
Christo menambahkan, Jokowi dalam berbagai kesempatan terus mengkampanyekan ketahanan pangan. Bahkan secara tegas, Jokowi menyatakan produksi pangan nasional harus ditingkatkan agar ketergantungan terhadap dunia luar (impor) pada saatnya diminimalisasi.
Demikian juga dengan kebutuhan akan daging. Jokowi pada kesempatan pendanatangan kerja sama dengan Pemerintah NTT beberapa waktu lalu menegaskan, impor daging dari luar negeri harus dihentikan dengan meningkatkan produksi daging dalam negeri, salah satunya dari NTT. Ini menunjukkan keberpihakan Jokowi terhadap masyarakat petani, nelayan dan peternak sangat tinggi.
“Jangan tertipu dengan berbagai pernyataan menyesatkan yang dilontarkan berbagai pihak untuk memenangkan pasangan capres yang didukung,” tandas Christo mengingatkan.(joey)
Follow
