Oelamasi, seputar-ntt.com – Dewan turun ke Jakarta tiap bulan, turun ke rakyat setiap Pemilu merupakan sebuah poster yang dipasang ribuan masyarakat Kabupaten Kupang pada salah satu kendaraan saat menggelar aksi demonstrasi, Rabu (20/8/2014) di gedung DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi.
Sedikitnya seribuan warga siang kemarin “mengepung” gedung DPRD Kabupaten Kupang dan meminta kejelasan para wakil rakyat Kabupaten Kupang terkait polemik yang terus terjadi dengan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki.
Kedatangan ribuan warga yang menggunakan puluhan kendaraan dan pick up tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian dan TNI. Kedatangan warga yang merupakan unsur tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan ini diterima hanya diterima oleh 6 wakil rakyat yakni Bernard Bait, Hans Subu Taopan, Mauritio De Freitas, Ferdy Tui, Matheos Liu dan Agus Tanau.
Para pendemo ini dipimpin koordinator lapangan Beny Suebelan. Dalam pertemuan tersebut salah seorang tokoh masyarakat asal Amabi Oefeto, Hen Babies mengatakan, para wakil rakyat Kabupaten Kupang lebih banyak melakukan kunjungan ke Jakarta dari pada mengunjungi rakyat Kabupaten Kupang di daerah pemilihannya. Padahal mereka dipilih oleh rakyat Kabupaten Kupang dan bukan rakyat Jakarta. Karena itu, mereka mempertanyakan besarnya anggaran dewan ke Jakarta dalam satu tahun anggaran.
Menanggapi pernyataan dan pertanyaan Hen ini, wakil rakyat asal Fraksi PDIP, Bernard Bait sedikit terpancing emosinya. Hal tersebut tergambar dari nada suara yang diutarakan. “DPR ke Jakarta itu sah-sah saja asal sesuai aturan dan untuk keperluan rakyat. Mengenai besarnya anggaran ke Jakarta sudah ada dalam DPA jadi silahkan lihat disana. Nanti Sekwan bisa copykan untuk dilihat,” kata Bernard yang dalam pertemuan ini tampil sebagai pimpinan pertemuan.
Sementara itu utusan dari Takari, Arnoldus Suan mempertanyakan sikan badan kehormatan dewan terhadap anggota dewan yang sering melontarkan pernyataan di media massa sehingga meresahkan masyarakat. Terhadap hal ini, Matheos Liu dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan, setiap pernyataan para wakil rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan. Namun jika pernyataannya tersebut menyinggung orang lain maka hal itu merupakan pernyataan pribadi.
Seperti disaksikan seputar ntt.com, dalam pertemuan ini terungkap 8 pertanyaan yang diajukan masyarakat seputar masalah LKPj Bupati Kupang dan sejumlah persoalan lainnya. Namun pertanyaan-pertanyaan tersebut belum semuanya dijawab oleh para wakil rakyat. Sebab tiba-tiba muncul Bupati Kupang Ayub Titu Eki sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dihentikan untuk memberikan kesempatan kepada Bupati Titu Eki menjelaskan kondisi yang terjadi. (sho)
Follow
