Kupang, seputar-ntt.com – Kepala Dinas pekerjaan Umum (Kadis PU) Kota Kupang, Benny sain mengaku, jika penerbitan Perwali Nomor 04 Tahun 2014 pada 17 Maret 2014, tanpa melalui penelitian teknis dari instansi teknis. Penelitian teknis baru dilakukan setelah digelar rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Kota (Sekot) Kupang pada 4 Juni 2014.
Pngakuan ini disampaikan Benny Sain, dalam Rapat lanjutan Pansus Perwali DPRD bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU )dan para kontraktor di ruang sidang utama DPRD Kota Kupang, Kamis (12/6/2014).
“Dalam pertemuan itu, Sekot juga meminta dinas teknis mendata semua proyek yang belum tuntas dikerjakan, dan proyek yang pekerjaan fisiknya sudah selesai namun belum dibayar,” ungkap Benny.
Menurut Benny Sain, dalam pertemuan TAPD, Sekot juga meminta data BMG untuk mendukung data keterlambatan penyelesaian pengerjaan karena faktor curah hujan yang tinggi. “Pembayaran kepada rekanan tak dapat dilakukan pada tahun 2013, karena PHO baru dilakukan 31 Desember dan proses administrasinya terlambat. Akibatnya, pengajuan surat perintah pembayaran (SPP) terlambat dan kas daerah sudah tutup,” papar Benny.
Benny Sain merincikan, dari 42 paket proyek yang ada di Dinas PU, 33 paket proyek PHO-nya sudah dilakukan sebelum 31 Desember. Sementara sembilan paket proyek lainnya baru dilakukan PHO pada Januari 2014 karena mengalami keterlambatan. Namun demikian sudah dikenakan denda terhadap keterlambatan tersebut. “Perwali baru diterbitkan setelah ada pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujarnya.
Anggota Pansus Perwali Tellenmark Daud mengatakan, berdasarkan penjelasan dari Kadis PU, maka jelas bahwa Perwali diterbitkan tanpa penelitian teknis dari instansi teknis. Karena penelitian teknis baru dilakukan setelah pertemuan pada 4 Juni, sedangkan Perwali sudah diterbitkan pada 17 Maret.
Tellend menambahkan, alasan bahwa proyek tak dapat dituntaskan pada Desember karena faktor cuaca tak bisa diterima. Karena, dari 42 paket proyek, terdapat 33 paket proyek yang dapat diselesaikan pada bulan Desember, dan hanya sembilan paket proyek yang baru diselesaikan pada Januari 2014.
“Pansus harus membahas ini agar jangan sampai bermasalah. Jangan paksakan kita ikut-ikutan. Wali Kota bilang ini seolah-olah maunya Dewan. Padahal, kita maunya agar jangan korban semua pihak,” katanya. (riflan hayon)
Follow
