Kupang, seputar-ntt.com — Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Rondo menyampaikan pesan kuat yang menggugah, menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menghentikan peningkatan kasus bunuh diri dan gangguan kesehatan mental di NTT.
Hal ini dikatakan Winston Rondo, dalam sambutannya pada kegiatan Workshop Kesehatan Jiwa Tingkat Provinsi NTT yang diselenggarakan oleh Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat (JPM) di Hotel Harper Kupang, Kamis (11/12/2025).
Di awal sambutannya, Winston mengangkat kisah tragis yang ia temui di salah satu desa di Kabupaten Kupang. Seorang ibu bernama Mama Fina kehilangan suami karena bunuh diri tahun lalu, dan minggu lalu harus kembali kehilangan putranya yang berusia 19 tahun yang mengambil nyawanya sendiri.
“Saat saya bertemu Mama Fina, dia hanya berkata pelan: ‘Saya tidak tahu harus lari ke mana lagi, Pak. Rumah ini sudah terasa terlalu sunyi.’” ujar Winston, menahan haru. Ia menegaskan bahwa kisah seperti ini bukanlah hal asing di NTT.
Menurut data yang ia sampaikan, sejak 2018 terdapat 1.200 kasus bunuh diri di NTT, sementara 9,7% penduduk mengalami depresi berat. “NTT bukan hanya tanah yang indah, tapi tanah yang sedang menangis dalam diam,” katanya.
Dalam forum tersebut, Winston memberikan apresiasi tinggi kepada JPM dan seluruh konsorsium program MATAHATI dan BERSAHAJA—di antaranya CBM Global, Bengkel APPeK, Yayasan PIKUL, AYO Indonesia, PAPHA, GARAMIN—yang dinilainya telah bekerja tanpa lelah untuk menghadirkan layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas hingga ke desa-desa terpencil.
“Kalian bukan sekadar menjalankan proyek. Kalian sedang menyelamatkan nyawa, satu per satu,” tegasnya.
Winston menyatakan bahwa DPRD NTT siap membuka ruang kolaborasi penuh melalui tiga fungsi utama lembaga legislatif. DPRD akan memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk program kesehatan jiwa berbasis komunitas dalam APBD 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
“DPRD berkomitmen mempercepat penyusunan dan pengesahan Perda Kesehatan Jiwa Provinsi NTT yang inklusif dan melindungi hak-hak orang dengan disabilitas psikososial (ODDP). DPRD akan memastikan program kesehatan jiwa berjalan hingga tingkat desa agar tidak ada lagi warga seperti Mama Fina yang merasa sendirian menghadapi persoalan kesehatan mental keluarganya,” ujar politisi Demokrat itu.
Winston menegaskan bahwa workshop ini bukan sekadar forum berbagi data dan angka, melainkan awal dari gerakan besar yang ia sebut sebagai “NTT Sehat Jiwa.”
“Mari kita jadikan hari ini sebagai hari di mana kita berjanji: tidak ada lagi anak NTT yang harus mati karena merasa tak punya tempat bercerita,” serunya.
Direktur JPM, Yohanis Pakereng, dalam sambutannya menegaskan bahwa NTT berada pada posisi ketiga nasional berdasarkan riset 2018 terkait jumlah penyandang disabilitas psiko-sosial. Ia menyampaikan bahwa persoalan kesehatan jiwa bukan masalah abstrak, tetapi nyata dan berada di tengah-tengah masyarakat.
“Orang-orang dalam kategori ini ada di sekitar kita. Lalu apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita mau angka itu terus bertambah? Dalam lagu Indonesia Raya jelas dikatakan bangunlah badannya, bangunlah jiwanya,” tegas Yohanis. Ia menambahkan bahwa JPM berkomitmen bekerja bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menangani persoalan kesehatan jiwa di provinsi ini.
Yohanis juga menitipkan harapan besar kepada Pemerintah Provinsi NTT agar menambah fasilitas layanan kesehatan jiwa, khususnya pembangunan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Flores dan Sumba, mengingat saat ini NTT hanya memiliki satu RSJ yang berpusat di Kupang. Ia juga mendorong penambahan jumlah psikiater di daerah-daerah yang membutuhkan.
“Kami berharap lewat workshop ini lahir langkah-langkah strategis yang nyata untuk menekan isu kesehatan jiwa di NTT,” ujarnya.
Gubernur NTT yang dibacakan oleh Asisten I Setda Provinsi NTT, Kanisius Mau, menyampaikan apresiasi kepada JPM atas terselenggaranya workshop ini.
Ia menegaskan bahwa sektor kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, berada dalam tujuh pilar pembangunan NTT. Pemerintah berkomitmen memperkuat layanan dan kebijakan untuk menangani isu kesehatan jiwa yang menempatkan NTT pada peringkat ketiga secara nasional.
“Keluarga adalah kunci bagi anak untuk bertumbuh dengan jiwa yang sehat,” ujar Kanisius. Ia menambahkan bahwa aspirasi JPM terkait pembangunan RSJ baru dan penguatan layanan kesehatan jiwa akan diteruskan kepada Gubernur sebagai bahan pengambilan kebijakan.
Pemprov juga mendorong percepatan lahirnya Perda Inisiatif Kesehatan Jiwa sebagai langkah struktural untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat.
Workshop ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah lintas sektor dalam menekan persoalan kesehatan jiwa di NTT, sekaligus memperkuat upaya advokasi pembangunan fasilitas kesehatan jiwa di wilayah yang hingga kini masih minim layanan.(jrg)
Follow
