Lewoleba seputar-ntt.com – DPRD Lembata dalam paripurna pembukaan masa sidang ke 16 dengan agenda laporan Komisi tentang Ranperda, Senin (18/04/2016) dihadapan Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun dan Sekda Lembata, Petrus Toda Atawolo dan sejumlah Kepala Dinas/SKPD, menghimbau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Lembata untuk tidak boleh terlibat politik praktis.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Petrus Bala Wukak dalam tanggapannya terhadap apatisme para kepala dinas/SKPD mengikuti setiap Paripurna di DPRD. Menurut Wukak, akhir-akhir ini para kepala dinas dan kepala SKPD lebih sering terlihat mendampingi figur-figur tertentu melakukan safari politik ketimbang menjalani tugasnya sebagai PNS.
Menurut Wukak, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, beberapa kepala dinas saat ini justeru sibuk mendampingi bacalon tertentu saat melakukan saat melakukan safarai politik. Padahal menurut dia, dalam UU ASN sangat jelas dan tegas mengatur bahwa PNS tidak diperbolehkan terlibat politik praktis.
Senada dengan Wukak, anggota DPRD Lembata dari fraksi PDIP, Yakobus Liwa juga menegaskan hal yang sama. Yakobus malah mengingatkan para kepala dinas dan seluruh PNS dilingkup pemkab Lembata untuk meninggalkan budaya menyembah. Dia menghimbau para PNS untuk harus takut pada aturan, bukan takut pada Bupati.
“Kalian ini PNS, sekolah tinggi, punya kemampuan, pangkat besar tapi karena ingin mempertahankan jabatan lalu jual harga diri dengan memikul map kesana-kemari ikut sosialisasi bacalon tertentu. Stop menyembah, kembalilah ke jalan yang benar”, ujar Yakobus.
Selain menghimbau tentang maraknya PNS Lembata aktif terlibat politik praktis, Yakobus juga menyentil status kepemilikan seekor Kuda yang sering berkeliaran didepan rumah jabatan Bupati Lembata.
Menurut Dia, jika kuda tersebut milik pemerintah daerah maka perlu didata sebagai asset daerah, namun jika Kuda tersebut milik pribadi, Ia meminta pemerintah segera menertibkan Kuda tersebut sehingga tidak dibiarkan berkeliaran di depan rumah jabatan Bupati Lembata.
Rapat paripurna ke-16 ini lagi-lagi tidak dihadiri Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur. Berdasarkan informasi yang terima seputarntt.com, Sunur sedang berada di desa Dulitukan, Kecamatan Ile Ape dalam rangka meresmikan sebuah sumur bor di desa tersebut. Program sumur bor ini kabarnya merupakan program pemerintah Propinsi NTT yang masuk di kabupaten Lembata. (Broin Tolok)
