Kupang, seputar-ntt.com – Untuk menelusuri proses pembayaran proyek pekerjaan tahun TA 2013 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umu (PU) Kota Kupang sudah selesai dikerjakan oleh rekanan namun belum dibayar maka DPRD Kota Kupang akan membentuk Panitia Khusus (Pansus). Hal ini mengemuka pada Rapat Badan Musyawarah (Banmus), Jumat, (30/5/2014).
“Kita akan bentuk pansus untuk menelusuri anggaran yang ada di PU Kota yakni di Bidang pengairan, Bidang Bina marga dan Bidang cipta karya,” kata Ketua DPRD Kota Kupang, Tellendmark Daud kepada wartawan.
Menurutnya, ada paket pekerjaan tahun 2013 yang dikelola PU yang harus dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp 8 miliar lebih. Namun yang baru direalisasi sebasar Rp 5 milliar melalui Perwali, sehingga masih ada Rp 3,5 milliar yang belum terbayar sesuai surat tembusan ke DPRD untuk dibahas pada sidang perubahan anggaran. “Hal ini dikuatirkan akan berdampak hukum, sehingga perlu dibentuk Pansus,” katanya.
Ia mengaku, dalam realisasi anggaran pada sebuah pekerjaan, tentu tolok ukurnya dilihat dari pencapaian progres fisik. Sehingga, jika suatu pekerjaan progres fisiknya telah 100 persen, maka progres keuangan juga harus terealisasi 100 persen kepada rekanan yang mengerjakan pekerjaan tersebut.
“Tetapi hal ini perlu juga dilakukan peninjauan lapangan karena jangan sampai ada pekerjaan yang belum selesai lalu dibayar nanti akan berdampak hukum,” tambahnya.
Anggota DPRD lainnya, Jhon G Seran, mengatakan banyak pekerjaan yang telah selesai namun kembali rusak dan belum diperbaiki lagi. Untuk itu Pansus perlu dibentuk untuk mencegah hal-hal yang akan berakibat pada kerugian uang negara.
“Ada pekerjaan yang sudah selesai dikerajakan dan rusak belum diperbaiki ,namun sudah dilakukan pembayaran. Ini perlu diteleiti sehingga perlu dibentuk pansus,” katanya.
Sementara Ardi Kale Lena mempersoalkan masalah pembayaran uang kepada rekanan. “Secara hirarki, pembayaran ini sudah keliru sebab yang mengusulkan untuk pembayaran itu adalah Sekda,” pungkasnya. (riflan hayon)
Follow
