Pemkab Kupang dan PT PKGD Sepakat Stop Cari Kesalahan

  • Whatsapp
Share Button

Kupang, seputar-ntt.com—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang bersama PT. Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) sepakat untuk stop berhenti mencari kesalahan, dan mulai memikirkan kepentingan masyarakat Kabupaten Kupang.

“Apa yang menjadi statement Bupati Kupang Terpilih dan Gubernur NTT kami sangat mendukung sekali, hari ini kami melakukan crosscheck atas statement tersebut,” jelas Penasehat Hukum PT. PKGD, Henry Indraguna saat jumpa pers di Kupang, Rabu (14/11/2018)

Dikatakan Henry, ketika pihaknya menemui Bupati Kupang Terpilih, Korinus Masneno diterima dengan ramah dan baik, dan ada secercah harapan, kedamaian dan sukacita sesuai yang diharapkan.

“Kami ingin segera merealisasikan harapan beliau dan kami juga akan stop melihat siapa yang salah dan siapa yang benar” janji Henry.

Untuk itu, pihaknya mengajak semua pihak untuk memikirkan kepentingan masyarakat Kabupaten Kupang, dengan bekerja, dan segera membangun pengolahan garam.

“Marilah kita duduk bersama mencari solusi yang baik, dan kami juga minta kepada yang lain terutama yang mahakuasa, sudah stop provokasi dan jangan buat masalah lagi. Kami lupakan permasalahan kemarin dan ingin melihat kedepan,” ajak Henry.

Diakui Henry, pada pertemuan dengan Korinus tersebut, PT. PKGD telah diperbolehkan untuk memulai usaha industri garam di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 3.720 hektar di wilayah kabupaten Kupang.

“Selaku Bupati Kupang Terpilih, Korinus memberikan arahan terkait usaha industri tersebut. Kami akan segera melaksanakan arahannya,” kata Henry.

Pada kesempatan yang sama, Henry menargetkan pada bulan Desember 2018, PT. PKGD sudah dapat melakukan panen garam, dengan dibuktikan telah melakukan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Kami meyakini, kalau semua berjalan dengan baik dan mendapat motivasi dari Bupati Kupang Terpilih dan pimpinan lainnya, maka pada bulan Desember 2018 kita sudah bisa panen garam,” yakinnya.

Perlu diketahui, PT. PKGD adalah perusahaan yang mengaku telah memiliki hak guna usaha (HGU) lahan seluas 3.720 hektar di wilayah kabupaten kupang. Namun aktivitas produksi perusaahan itu masih terkendala ijin usaha industri (IUI) yang belum dikeluarkan oleh pemerintah setempat.(ira)

Komentar Anda?

Related posts