Lembata, seputar-ntt.com – Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Yohanes De Rosari, mengatakan bahwa Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini merupakan musibah bagi masyarakat di Kabupaten Lembata. Selain dianggap membebankan Pemerintah daerah, program ini juga dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Pernyataan ini dilontarkan Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Yohanes De Rosari, saat memimpin rapat kerja dengan Pemkab Lembata, Lembaga BPJS dan Dinas kesehatan setempat terkait program BPJS, Kamis, (22/5/2014) di ruang rapat DPRD Lembata.
“Bagaimana mungkin masyarakat bisa menanggung beban yang ada, Mungkin bagi orang lain nilainya tidak besar tapi harus diingat bahwa rata-rata masyarakat Lembata masih hidup dibawah garis kemiskinan,” katanya.
De Rosari mengatakan, Masyarakat Lembata 90 persen merupakan petani dan nelayan sehingga untuk membayar biaya sebesar Rp19.500 setiap bulan merupakan hal yang memberatkan. Dengan adanya tanggungan atau beban bulanan berarti program BPJS bukan lagi program yang memihak kepada rakyat kecil. “Jadi apa yang mereka katakan program kesehatan gratis maka itu hanya retorika belaka. Ini musibah buat masyarakat Lembata,” ungkapnya.
Selain itu kata De Rosari, program BPJS juga membebankan biaya 3 % kepada pemerintah daerah sehingga Pemda akan mengalami kesulitan di sisi anggaran. Pemda Lembata akan mengalokasikan anggaran sebesar kurang lebih Rp.10 milliar setiap tahun untuk membayar ke BPJS, sementara APBD Kabupaten lembata sangatlah minim. “Sekali lagi bagi saya program BPJS ini benar-benar tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Sebagai Ketua DPRD, saya lebih bersimpati dengan program Jamkesmas dari pada program BPJS ini,”ujarnya.
Sementara Anggota DPRD, Hasan Baha, mengatakan agar UU tentang BPJS ini mestinya di uji ulang karena tidak memihak rakyat kecil. Program BPJS tidak boleh hanya melihat nilai untung dan rugi tetapi yang paling penting adalah bagaimana sebuah program itu bisa sukses dan memberi keuntungan bagi masyarakat kecil. “Saya berharap agar program seperti ini harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Untuk itu maka apakah kita harus menyampaikan kesimpulan kita secara Lembaga kepada Bupati terkait hal ini,” pungkasnya. (aloysius making)
