Oleh : Miransyah Koroh, S.Kom. M.A.P.
Di sebuah desa kecil di Kabupaten Malaka, seorang ibu bercerita tentang anaknya yang kelas 4 SD. Setiap sore, sang anak akan meminjam ponsel tetangga — bukan untuk belajar, bukan untuk menelepon keluarga, tapi untuk menonton video di YouTube sampai larut. Satu-satunya sinyal di desa itu muncul di dekat menara base transceiver station (BTS) yang berjarak 2 kilometer dari rumah. Anaknya tahu betul di mana harus berdiri agar dapat menangkap satu bar sinyal.
Kisah itu menyimpan dua hal sekaligus: betapa kuatnya daya tarik dunia digital bahkan di tengah keterbatasan — dan betapa besar risikonya ketika anak mengakses dunia itu tanpa pendampingan. Di NTT, debat soal ponsel di sekolah punya dimensi yang berbeda dibanding di kota-kota besar. Di sini, pertanyaannya bukan hanya “bagaimana membatasi” atau “bagaimana mendidik” —tetapi juga: “siapa yang bertanggung jawab ketika sistem pendukungnya sendiri belum siap?”
Potret Digital dan Pendidikan NTT
• ~900 titik blank spot masih tersebar di NTT — kesenjangan akses digital yang nyata (Kemenko Polkam, 2025)
• Kasus kekerasan anak di NTT yang dipicu gawai tanpa pengawasan meningkat — kekerasan seksual dan psikologis mendominasi (ChildFund International, Kupang, Mei 2024)
• 2.184 dari 5.215 SD di NTT berada dalam kategori literasi rendah (2024) — sinyal internet “byar-pet” memperparah situasi
• Siswa NTT di daerah 3T sudah familiar dengan ponsel pintar meski mayoritas orang tua berprofesi petani (Kemendikdasmen, 2026)
• Tingkat kemiskinan NTT 18,6% (Maret 2025) — jauh di atas rata-rata nasional, memengaruhi pola pengawasan orang tua terhadap anak
Sumber: Kemenko Polkam 2025, ChildFund International 2024, Kompas 2025, Kemendikdasmen 2026, Bank Indonesia NTT 2025
NTT dan Gawai: Hubungan yang Rumit
Ada sebuah paradoks menarik di NTT: di satu sisi, masih ada sekitar 900 titik blank spot yang tersebar di berbagai pelosok provinsi ini — artinya ribuan anak sekolah tidak punya akses internet yang layak. Namun di sisi lain, di daerah-daerah yang sudah terjangkau sinyal, ponsel pintar sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari — bahkan bagi anak-anak dari keluarga petani jagung dan kopra di Kabupaten Malaka.
Ini bukan kontradiksi yang aneh. Ponsel murah menyebar jauh lebih cepat daripada infrastruktur internet yang layak. Seorang anak bisa memiliki smartphone seharga 500 ribu rupiah, tapi koneksinya bergantung pada sinyal yang muncul dan menghilang tergantung arah angin dan cuaca. Dalam kondisi seperti ini, “penggunaan gawai” bukan fenomena yang sepenuhnya bisa diregulasi atau dicegah — ia sudah ada, dengan segala konsekuensinya.
Yang menjadi kekhawatiran serius adalah apa yang terjadi ketika akses tersedia, tetapi pendampingan tidak ada. Dalam pertemuan perlindungan anak nasional yang digelar ChildFund International di Kupang pada Mei 2024, muncul laporan yang mengusik: kasus kekerasan terhadap anak di NTT — terutama kekerasan seksual dan psikologis — yang dipicu oleh penggunaan gawai tanpa pengawasan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan di beberapa kabupaten.
Ini bukan soal moralitas. Ini soal realitas: ketika orang tua bekerja di ladang dari pagi hingga sore, tidak ada yang mengawasi apa yang diakses anak melalui ponsel yang entah dari mana bisa terhubung ke internet.
“Ponsel murah menyebar jauh lebih cepat daripada infrastruktur pendampingan. Anak punya akses, tapi tidak punya panduan — dan inilah akar permasalahannya di NTT.”
Larangan di Sekolah: Perlu, tapi Tidak Cukup
Beberapa daerah di Indonesia — Surabaya, Purwakarta, Sumatera Barat — sudah menerbitkan regulasi pembatasan penggunaan ponsel di sekolah pada 2025, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring. Pemerintah bahkan selangkah lebih jauh: melalui Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026, anak di bawah 16 tahun tidak lagi dapat memiliki akun pada platform digital berisiko tinggi.
Untuk NTT, pembatasan di sekolah masuk akal — bahkan mendesak. Alasannya sederhana: sekolah adalah satu-satunya ruang terstruktur yang masih bisa menjangkau anak-anak di banyak wilayah terpencil. Di rumah, pengawasan orang tua sangat terbatas. Di komunitas, belum ada mekanisme pengawasan digital yang terorganisasi. Maka sekolah, dengan segala keterbatasannya, menjadi benteng terakhir.
Namun, ada batas seberapa jauh larangan ini dapat diterapkan di NTT. Sekolah di NTT umumnya berakhir pukul 12 atau 13 siang. Setelah itu, anak-anak kembali ke rumah — ke lingkungan yang tidak siap membimbing penggunaan teknologi. Larangan di sekolah hanya berlaku selama 6-7 jam. Sisanya, 17-18 jam sehari, anak berada di luar jangkauan aturan sekolah.
Ada juga tantangan praktis yang khas NTT: guru yang bertugas di daerah terpencil sering kali menjadi satu-satunya tenaga pengajar di sekolah kecil dengan kelas rangkap. Menambah beban pengawasan penggunaan ponsel di atas semua itu adalah sesuatu yang mudah dikatakan dalam kebijakan, tetapi sangat sulit untuk dijalankan di lapangan.
Edukasi Digital di NTT: Peluang yang Mulai Terbuka
Di tengah tantangan itu, ada tanda-tanda yang menggembirakan. Di SMPN Wederok, Kabupaten Malaka — sebuah sekolah 3T dengan siswa dari keluarga petani — kehadiran papan interaktif digital, super aplikasi Rumah Pendidikan, dan koneksi Starlink sejak awal 2026 telah mengubah suasana belajar secara signifikan. Siswa yang tadinya mengantuk di kelas kini lebih aktif dan lebih antusias. Guru yang tadinya hanya berceramah kini dapat menampilkan konten visual yang lebih menarik.
Yang menarik dari cerita Kabupaten Malaka adalah ini: siswa-siswa itu sudah familiar dengan ponsel pintar jauh sebelum sekolah mereka mendapatkan teknologi canggih. Artinya, gawai bukan sesuatu yang asing atau menakutkan bagi mereka — ia adalah alat yang sudah ada dalam keseharian, yang tinggal diberi arah yang benar.
Ini adalah argumen terkuat untuk pendekatan edukasi: di NTT, teknologi sudah ada di tangan anak-anak. Yang belum ada adalah panduan, kurikulum, dan teladan tentang cara menggunakannya secara sehat dan produktif. Pendekatan yang hanya melarang, tanpa membekali, akan menciptakan generasi yang melek perangkat tetapi buta terhadap risikonya.
“Di NTT, teknologi sudah ada di tangan anak-anak. Yang belum ada adalah panduan dan teladan. Melarang tanpa membekali hanya menciptakan generasi melek perangkat, tapi buta risiko.”
Dua Pendekatan dalam Konteks NTT
Berikut perbandingan dua pendekatan jika diterapkan dalam konteks spesifik NTT:
Pembatasan di Sekolah Edukasi Digital
Keunggulan di NTT Melindungi anak dari konten berbahaya di jam sekolah; mudah diterapkan tanpa infrastruktur tambahan; cocok untuk SD di daerah terpencil dengan guru tunggal Menyiapkan anak untuk dunia digital; memanfaatkan ponsel sebagai alat belajar; relevan karena ponsel sudah ada di tangan anak NTT; mendukung program digitalisasi Kemendikdasmen
Kelemahan di NTT Hanya efektif 6-7 jam sehari; pengawasan di rumah sangat lemah karena orang tua bekerja di ladang; tidak memberi bekal literasi digital apapun Membutuhkan guru terlatih — sementara banyak sekolah NTT kekurangan guru; sulit tanpa koneksi internet yang stabil; butuh waktu dan investasi jangka panjang
Prioritas di NTT SD dan awal SMP di daerah 3T; sekolah dengan guru tunggal; wilayah dengan catatan kasus kekerasan anak berbasis gawai SMP akhir dan SMA; sekolah yang sudah mendapat akses Starlink/IFP; wilayah dengan sinyal internet yang lebih stabil
Apa yang harus dilakukan NTT?
Kondisi NTT tidak mengizinkan pendekatan yang seragam. Dibutuhkan strategi berlapis yang mengakui bahwa sekolah di Kota Kupang dan sekolah di Flores Barat, di pulau terpencil, adalah dua realitas yang sangat berbeda.
Pertama, terapkan pembatasan ketat di SD — tapi dengan nalar yang jelas. Anak SD di NTT umumnya belum memiliki kapasitas untuk mengelola akses digital secara mandiri. Ditambah minimnya pengawasan di rumah, sekolah menjadi satu-satunya ruang perlindungan yang tersedia. Pembatasan penggunaan ponsel di jam sekolah untuk jenjang SD adalah langkah yang perlu — tetapi harus disertai penjelasan kepada siswa tentang alasan aturan ini dibuat.
Kedua, jadikan literasi digital bagian dari kurikulum — bukan sekadar pelengkap. Kurikulum Merdeka membuka ruang untuk hal ini melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Salah satu tema P5 adalah “Suara Demokrasi” dan “Gaya Hidup Berkelanjutan” — yang bisa diadaptasi menjadi proyek literasi digital berbasis konteks lokal NTT: mengenali hoaks, menjaga privasi online, dan memilih konten yang bernilai.
Ketiga, libatkan orang tua dan komunitas secara aktif. Di NTT, komunitas adat dan gereja masih memiliki pengaruh sosial yang kuat. Program edukasi digital yang masuk melalui jalur komunitas — misalnya melalui pertemuan jemaat, sesi bersama tokoh adat, atau kelompok tani — berpotensi menjangkau orang tua yang tidak pernah mengikuti pertemuan sekolah.
Keempat, manfaatkan momentum digitalisasi yang sedang berlangsung. Program Starlink dan papan interaktif digital yang mulai menyentuh sekolah-sekolah 3T di NTT merupakan peluang yang tidak boleh disia-siakan. Ketika infrastruktur digital itu tiba, pastikan ia tidak hanya digunakan untuk presentasi guru, tetapi juga untuk mengajarkan siswa cara menavigasi dunia digital dengan aman dan cerdas.
Kelima, tuntaskan dulu titik blank spot. Ini terdengar di luar topik — tapi sebenarnya adalah fondasi dari segalanya. Selama masih ada ~900 titik blank spot di NTT, kebijakan apa pun tentang gawai akan selalu berjalan timpang: sebagian siswa terpapar dunia digital tanpa panduan, sebagian lain sama sekali tidak memiliki akses. Keadilan digital harus dikejar bersamaan dengan edukasi digital.
Anak kelas 4 dari Kabupaten Malaka yang berjalan dua kilometer demi satu bar sinyal itu tidak sedang melakukan hal yang jahat. Ia sedang melakukan hal yang sangat manusiawi: mencari koneksi dengan dunia yang lebih luas. Dorongan itu tidak bisa dilarang — dan tidak seharusnya.
Yang bisa dan harus dilakukan adalah memastikan bahwa ketika anak itu akhirnya terhubung — entah melalui ponsel, papan interaktif, atau sinyal Starlink yang baru terpasang — ada seseorang yang mendampingi. Ada panduan yang jelas. Ada komunitas yang peduli.
Perdebatan pembatasan versus edukasi hanya bermakna jika kita juga mau berinvestasi pada hal yang paling mendasar: membangun ekosistem yang memampukan anak-anak NTT untuk tumbuh di dunia digital — tidak sebagai korban, tetapi sebagai pengguna yang cerdas dan berdaya.
—
Data bersumber dari Kemenko Polkam 2025, ChildFund International 2024, Kompas 2025, Kemendikdasmen 2026, Bank Indonesia NTT 2025, UNESCO GEM, dan Ombudsman RI 2024.
Follow
