Kupang, seputar-ntt.com — Program SIAP SIAGA bersama Kaukus Akademisi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan Diskusi Publik Laporan Riset Dampak Perubahan Iklim terhadap Kelompok Rentan dan Strategi Adaptasi Lokal pada Rabu, 10 Desember 2025 di Hotel Harper Kupang.
Kegiatan ini menjadi ruang bersama bagi para peneliti, akademisi, pemerintah, dan mitra pembangunan untuk membahas temuan terbaru terkait risiko iklim serta kebutuhan adaptasi di tingkat lokal.
NTT merupakan salah satu provinsi paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pola hujan yang semakin tidak menentu, musim kering yang panjang, risiko kekeringan, banjir bandang, gelombang ekstrem, hingga potensi terpaan siklon tropis memberi tekanan serius terhadap kehidupan masyarakat. Tingginya kemiskinan, stunting, dan keterbatasan layanan dasar membuat kelompok rentan semakin terdampak.
Riset yang dilakukan sepanjang tahun 2025 mencakup sektor air, pangan, kesehatan, dan ekosistem. Studi dilaksanakan di empat kabupaten berisiko tinggi menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Sabu Raijua, Manggarai Barat, Malaka, dan Sumba Barat Daya.
Keempat kabupaten ini dipilih karena mewakili zona kerentanan iklim tertinggi di NTT: mulai dari kekeringan kronis, curah hujan ekstrem, banjir bandang, hingga erosi pesisir. Berdasarkan data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan karakteristik sosial-ekonomi setempat, wilayah-wilayah ini menunjukkan kombinasi unik antara tekanan lingkungan dan kerentanan sosial, terutama pada masyarakat dengan mata pencaharian berbasis pertanian lahan kering, perikanan kecil, dan sumber air terbatas.
Temuan Kunci Riset
Diskusi publik ini mengungkap enam temuan kunci yang perlu segera menjadi perhatian pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan:
1. Ketersediaan air bersih menurun tajam akibat musim kering yang lebih panjang, berkurangnya debit mata air, serta intrusi air laut di wilayah pesisir, memperberat beban rumah tangga miskin, terutama perempuan dan anak.
2. Produksi pangan rumah tangga tidak stabil, ditandai meningkatnya gagal panen dan penurunan hasil 20–40 persen di sejumlah desa.
3. Risiko kesehatan meningkat, terutama penyakit berbasis cuaca seperti ISPA, diare, demam berdarah, dan malaria, dengan dampak lebih berat bagi kelompok rentan yang akses layanannya terbatas.
4. Ekosistem mengalami tekanan kuat, termasuk erosi, abrasi pesisir, kebakaran savana, dan penurunan sumber daya perikanan yang memengaruhi pendapatan petani lahan kering dan nelayan kecil.
5. Strategi adaptasi lokal berkembang, seperti diversifikasi tanaman, konservasi air, dan pemanfaatan pengetahuan tradisional, namun belum diperkuat oleh kebijakan, pendanaan, dan teknologi yang memadai.
6. Kelompok rentan tetap menjadi paling terdampak, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap informasi dan layanan dasar.
Temuan lapangan dari riset ini telah memperkaya penyusunan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) NTT melalui Kelompok Kerja Perubahan Iklim. Diskusi publik digelar untuk mempresentasikan laporan riset kepada pemangku kepentingan serta memperoleh masukan lintas sektor demi penguatan rekomendasi adaptasi.
Diskusi panel menampilkan presentasi hasil riset oleh Tim Riset Kaukus Akademisi Forum PRB serta tanggapan dari Pusat Studi Lingkungan Universitas Nusa Cendana, Bapperida Provinsi NTT, dan Yayasan PIKUL.
Tim peneliti terdiri dari: Leny M. Mooy, SP., MP. (Politeknik Pertanian Kupang), Norman Riwu Kaho, SP., M.Sc. (Fakultas Pertanian UNDANA), Dr. Yendris Krisno Syamruth, S.KM., M.Kes. (Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDANA), Dr. Yulius P.K. Suni, ST., M.Sc. (Fakultas Teknik UNWIRA), Budhi B. Lily, ST., MT. (Fakultas Teknik UNWIRA), dan Dismas F.N. Banu, S.Fil. (CIS Timor).
Para penanggap menekankan pentingnya riset berbasis bukti untuk memperkuat kebijakan adaptasi, membangun kapasitas pemerintah daerah, serta memastikan kelompok rentan—termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat terpencil—mendapat perhatian utama dalam strategi adaptasi perubahan iklim.
Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 60 peserta dari berbagai lembaga pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, dan mitra pembangunan. Partisipasi lintas aktor ini menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat ketahanan iklim masyarakat NTT.
Program SIAP SIAGA mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari komitmennya memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan mendorong integrasi isu perubahan iklim dalam kajian risiko bencana serta perencanaan pembangunan daerah. Hasil diskusi publik ini diharapkan memperkaya rekomendasi kebijakan dan menjadi langkah strategis untuk membangun ketahanan iklim yang lebih kuat di NTT.
Provincial Manager SIAP SIAGA NTT Silvia Fanggidae dalam sambutannya menyatakan:
“Isu perubahan iklim bukan lagi sekadar termuat dalam dokumen perencanaan, tetapi telah kita rasakan dampaknya secara nyata. Siklon tropis dan bencana hidrometeorologi besar yang terjadi belakangan ini menunjukkan urgensi adaptasi yang lebih kuat.”
Silvia menambahkan bahwa SIAP SIAGA mendukung penyusunan RAD-API bersama Bapperida dan Forum PRB serta membantu Kaukus Akademisi dalam riset adaptasi lokal:
“Kami berharap diskusi ini merumuskan rekomendasi konkret agar perencanaan program pemerintah maupun nonpemerintah dapat mengadres dampak perubahan iklim, mengacu pada strategi-strategi adaptasi lokal yang sudah ada.”
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT melalui Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, John Paut, menegaskan bahwa meningkatnya kejadian siklon tropis di Indonesia memperlihatkan urgensi adaptasi iklim khususnya bagi kelompok rentan:
“Sektor primer memberi kontribusi besar pada ekonomi NTT, namun sangat rentan terhadap perubahan iklim. Karena itu hasil penelitian ini sangat penting sebagai dasar kebijakan dan penguatan ketahanan masyarakat.”
Paut menekankan bahwa penelitian ini signifikan karena tidak hanya memetakan kerentanan, tetapi juga menggali strategi adaptasi lokal yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dan menekan risiko bencana. Ia menegaskan bahwa perubahan iklim telah terintegrasi dalam tujuan, sasaran, strategi, dan indikator RPJMD, terutama pada isu infrastruktur berkelanjutan dan pembangunan berketahanan iklim.(*)
Follow
