Childfund Dorong Daerah Perbatasan Lakukan Inovasi Pencatatan Kelahiran

  • Whatsapp
Para Pemateri dalam acara Lokakarya Hak Anak Atas Identitas, di Swissbelinn Kristal Kupang, Rabu (2/12/2020)

Kupang, seputar-ntt.com — Banyak alasan Childfund ingin mendorong Kabupaten Belu, melakukan inovasi dalam upaya percepatan peningkatan pencatatan kelahiran.

Demikian diungkapkan Child Protection and Advokasi Spesialis, Renny Haning saat jumpa pers usai Lokakarya Hak Anak Atas Identitas, di Swissbelinn Kristal Kupang, Rabu (2/12/2020).

“Pemilihan kabupaten Belu karena terletak di wilayah perbatasan Timor Leste dan memiliki angka stunting yang tinggi. Sehingga  timbul permasalahan dalam pencatatan kelahiran,” tegas Renny.

Selain itu, kata Renny, belum banyak masyarakat yang menyadari pentingnya akta lahir, sebagai identitas legal  dan manfaatnya dalam mengakses layanan publik dan bantuan sosial lainnya

Jarak dari desa  ke kota yang jauh, juga sangat mempengaruhi, sehingga transportasi menjadi mahal, waktu pengurusan  lama, harus beberapa kali ke kota,” kata Renny.

Begitu juga dengan  ketiadaan dokumen pendukung lain, tegas Renny,  untuk mengurus akta lahir seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP),  Kartu Keluarga  (KK).

Untuk itu, tambah Renny, inovasi yang bisa diterapkan di Kabupaten Belu diantaranya, membangun kolaborasi  antara pemerintah , masyarakat, lembaga agama, PKK,  posyandu dan kelembagaan masyarakat lainnya  untuk mempercapat pencatatan kelahiran.

“Meningkatkan pemahaman masyarakat, tentang pentingya akta lahir, sebagai identitas hukum, dan manfaat untuk pelayanan publik dan perlindungan  sosial,” jelas Renny.

Ditambahkan Renny, perlu juga pembentukan dan perluasan peran  Kelembagaan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM), yang bekerja secara sukarela melakukan pendataan anak- anak yang belum memiliki akta lahir  dari rumah- ke rumah.

Sementara Wakil Ketua DPRD NTT, Ince Sayuna pada kesempatan tersebut mengatakan Pemerintah Propinsi dan Nasional perlu mencari solusi bagi anak- anak yang lahir dari orantua yang berbeda kewarganegaraan, agar- anak- anak  bisa mengakses peyanan dasar dalam pendidikan dan kesehatan

“Pemerintah Propinsi NTT  dan DPRD NTT  agar mendorong praktik baik ini di replikasi di wlayah NTT dalam rangka mewujudkan tekad Pemerintah NTT agar semua anak NTT  memilki akta kelahiran di tahun 2023 melalui kebijakan dan anggaran  Dukcapil  berkolaborasi dengan pemerintah desa serta kelembagaan sosial dan kelembagaan agama di desa agar mendekatkan pelayanan pencatatn kelahiran,” pungkas Ince Sayuna. (joey)

 

Komentar Anda?

Related posts