Oleh : Frits R Dimu Heo, SH.Msi.
Pendahuluan :
Lagi lagi Partai NasDem bikin heboh mengusulkan agar lokasi Ibu Kota Negara (IKN) tidak lagi berada di Penajam Paser Utara, melainkan dialihkan ke Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Usulan ini menjadi tranding topik di tengah sorotan terhadap proyek ambisius mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadikan IKN Nusantara sebagai simbol transformasi Indonesia ke arah yang lebih modern dan terdesentralisasi.
Lalu, apa yang melatarbelakangi usulan ini? Apakah ini murni soal teknis dan tata ruang, atau ada manuver politik yang lebih dalam?
Isi Usulan: Dari Penajam ke Samarinda
Partai NasDem menyatakan bahwa Samarinda, sebagai kota yang telah berkembang dan menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Timur, lebih layak secara infrastruktur, sumber daya, dan efisiensi anggaran untuk dijadikan IKN. Mereka menilai bahwa membangun kota baru dari nol seperti di Penajam Paser Utara memerlukan anggaran yang sangat besar dan waktu yang panjang, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.
Namun, usulan ini sebenarnya sudah terlambat karena proyek IKN Nusantara sudah dalam tahap konstruksi signifikan, bahkan Presiden Jokowi saat itu telah beberapa kali meninjau langsung pembangunan serta mendorong aparatur sipil negara untuk pindah secara bertahap mulai 2024–2025.
Mencari “Kesalahan Jokowi”?
Tidak sedikit kaum awam menilai bahwa usulan ini bukan semata-mata soal teknis pembangunan, melainkan sarat dengan nuansa kepentingan politik. Dari awal, proyek IKN adalah proyek prestisius era Jokowi. Gagalnya proyek ini bisa diartikan sebagai kegagalan simbolis dari kebijakan Jokowi selama dua periode.
Saat ini, sebagian kelompok politik yang berseberangan dengan Jokowi terus mencoba menyerang personalitas maupun kebijakan Jokowi—dari isu ijazah palsu, politik dinasti, hingga keraguan terhadap netralitas Presiden dalam Pemilu 2024. Namun semua tudingan itu terbukti tidak efektif atau tidak terbukti secara hukum.
Kini, proyek IKN menjadi salah satu “benteng terakhir” dari legacy Jokowi yang belum selesai. Jika proyek ini bisa dimainkan ( baca digoyangkan) legitimasinya, maka akan muncul narasi baru: “Jokowi gagal membangun IKN”.
Momen Jokowi Hadiri Reuni Fakultas Kehutanan UGM: Simbol Politik Balasan?
Menariknya, di tengah isu-isu ini, mantan Presiden Jokowi diam tidak membalas beliau hanya menghadiri reuni fakultas kehutanan angkatan 80 Universitas Gadjah Mada (UGM) hari ini sabtu 26 Juli 2025 hingga esok hari. Kehadirannya bisa dibaca dalam berbagai dimensi, mulai dari penguatan citra akademik, pembelaan tak langsung atas isu ijazah palsu, hingga konsolidasi dukungan moral dari kalangan intelektual dan kampus terhadap kebijakan-kebijakannya.
Pesan diam simbolik ini cukup kuat, seolah menyatakan: “Saya hadir dan tidak ada yang perlu disembunyikan”.
Kesimpulan: Ini Kritik atau Manuver?
Usulan pemindahan IKN ke Samarinda memang sah dalam kerangka demokrasi. Namun, dalam konteks waktu dan suasana politik, publik tidak bisa menutup mata bahwa ada kemungkinan ini adalah bagian dari strategi untuk menggeser narasi kesuksesan Jokowi.
Bagi masyarakat, penting untuk tetap kritis dan tidak mudah terbawa wacana. Jika memang proyek IKN memiliki kekurangan, maka koreksi yang membangun lebih dibutuhkan daripada sekadar manuver yang melemahkan kepercayaan publik.
Referensi :
Pidato Jokowi di Dies Natalis UGM 2025
Pernyataan resmi Partai NasDem tentang usulan pemindahan IKN ke Samarinda
Laporan pembangunan IKN oleh Otorita IKN dan Bappenas
Liputan tentang isu ijazah palsu Jokowi (terverifikasi tidak benar).
Follow
