Maumere, seputar-ntt.com – Status kepemilikan Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere masih menjadi bahan pergunjingan masyarakat banyak. Bahkan hal ini masih menjadi pergunjingan antar anggota DPRD Kabupaten Sikka. Apakah Unipa Maumere ini milik Pemkab Sikka atau milik Yayasan Nusa Nipa Maumere?
Hal ini terlihat ketika sembilan anggota DPRD Sikka yakni, Alfridus Melanus Aeng, Siflan Angi, Faustinus Vasco, Philip Fransiskus, Fabianus Toa, Yosep Karmianto Eri, Hengky Rebu, Marselinus Sawa dan Florensia Klowe menerima ratusan anggota Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Thomas Morus Maumere, Selasa (27/3/2018) siang di gedung Kula Babong DPRD Sikka.
Kehadiran ratusan aktivis PMKRI ini membawa sejumlah tuntutan termasuk mempertanyakan status kepemilikan Unipa Maumere.
Pantauan seputar-ntt.com, beberapa anggota DPRD Sikka meyakini bahwa Unipa hingga saat ini merupakan milik Penerintah kabupaten Sikka. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Unipa Maumere adalah milik Yayasan Nusa Nipa. Topik inilah yang masih menjadi pergunjingan antaranggota DPRD Sikka.
Menurut pimpinan rapat, Alfridus Melanus Aeng, Unipa masih menjadi milik Pemda Sikka karena dalam akta pendiriannya, Unipa didirikan oleh Pemkab Sikka. Selain merujuk pada Akta, Unipa dikatakan masih menjadi milik Pemkab Sikka karena setiap tahun Pemda selalu memberikan bantuan untuk operasional di kampus kebanggaan masyarakat Sikka ini.
Hal yang sama diungkapkan, Siflan Anggi, menurutnya, Unipa merupakan milik Pemda karena didirikan dengan menggunakan APBD Sikka. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hal yakni, Unipa masih menggunakan logo Pemkab Sikka sebagai logo universitas, rektor Unipa diambil dari ASN Pemkab Sikka.
“Saya lihat persoalan Unipa ini terus berlanjut khususnya tiap menjelang pilkada karena Pemda tidak tegas dan masa bodoh. Akhinya ada orang yang seenaknya klaim. Saya juga heran, kok ada pernyataan dari Ketua Yayasan, Unipa itu kolaborasi antara Pemda dan Yayasan. Kolaborasi apa?. Unipa milik Pemkab Sikka,” tegas anggota Fraksi NasDem ini.
Sementara itu, Philip Fransiskus memiliki pandangan yang berbeda mengenai status kepemilikan Unipa. Menurut politisi PAN ini, Unipa merupakan milik Yayasan Nusa Nipa karena merujuk pada akta pendirian No.21 tahun 2004 yang menyebut bahwa pendiri Unipa terdiri atas lima orang yakni Alexander Longginus, Yoseph Ansar Rera, O.L.M Gudipung, A.M Keupung dan Dominikus Parera.
Dari dua pandangan ini, Ketua Presidium PMKRI Maumere, Benediktus Rani, berpendapat bahwa keberadaan Unipa belum menjadi perhatian serius dari pemerintah dan DPRD Sikka. Karena itu, tidak heran jika jebolan STFK Ledalero ini menganggap, Unipa akan selalu menjadi sorotan di setiap momentum pemilukada pasalnya tidak pernah ada jalan keluar yang diambil baik oleh pemerintah maupun DPRD Sikka. Dengan demikian, persoalan Unipa akan terus dipergunjingkan.
Beni, sapaannya, mengharapakan agar DPRD dapat memanggil Ketua Yayasan Nusa Nipa, Sabinus Nabu agar dapat memberi penjelasan yang tepat mengenai status kepemilikan Unipa sehingga masyarakat tidak selalu dibingungkan.(tos)
