Maumere, seputar-ntt.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan unit Tipikor Reskrim Polres Sikka atas S, Kepala Seksi Pelayanan Desa Habi Kecamatan Kangae, Selasa (6/2/2018) siang berbuntut saling lempar bola tanggung jawab antara Kepala Desa Habi, Maria Nona Murni dan pihak ATR/BPN Kabupaten Sikka.
Saling lempar tanggung jawab ini terkait biaya pengurusan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) TA. 2017 sebesar 150 ribu rupiah yang dibebankan pada masyarakat yang mengurus sertifikat tanahnya.
Murni,sapaan Kepala Desa Habi, yang ditemui seputar-ntt.com di Mapolres Sikka, Selasa (6/2/2018) sore menuturkan, biaya yang dipungut itu sudah disepakati bersama antara pihaknya dengan masyarakat dan BPN.
“100 ribu itu untuk biaya konsumsi selama 3 bulan urus sertifikat sedangkan yang 50 ribu untuk sampul sertifikat,” ungkap Murni.
Berbeda dengan Murni, salah satu pegawai BPN Kabupaten Sikka, Yusak Benu, yang juga dipanggil pihak kepolisian untuk diambil keterangannya, Selasa (6/2/2018) sore, mengaku, BPN Kabupaten Sikka tidak memungut biaya untuk sampul sertifikat.
Yusak yang hendak pulang tidak memberi keterangan lanjutan ketika ditanya para awak media. Yusak terkesan menutup informasi bagi para wartawan.
Kapolres Sikka, AKBP. Rickson Situmorang, mengatakan saat OTT tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.175.000, 1 lembar kwitansi penyerahan uang Rp.1.050.000, buku kas prona, daftar masyarakat penerima sertifikat prona Desa Habi, 1 lembar sampul sertifikat, 7 lembar sertifikat tanah.
Hingga saat ini, kasus OTT yang melibatkan aparat Desa Habi ini masih dalam penanganan unit Tipikor Polres Sikka.
Untuk diketahui, Di Desa Habi ada 400 bidang tanah yang mengikuti Prona. Sementara yang sudah menyetor uang sebesar 150 ribu rupiah baru 130 bidang.
Uang yang sudah terkumpul itu sudah digunakan untuk biaya bagi aparat desa dan pegawai BPN yang melakukan pengukuran. Selain itu, uang tersebut juga digunakan ketika menyambut Bupati Sikka, Yoseph Ansar Rera ketika menyerahkan sertifikat bagi masyarakat Desa Habi beberapa waktu lalu.(tos)
