Sekda NTT : Saya Akan Panggil Karo Humas

  • Whatsapp
banner 468x60
Share Button

Kupang, seputar-ntt.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Frans Salem menegaskan akan memanggil Kepala Biro (Karo) Humas Setda NTT, Lambert Ibi Riti terkait proses kerjasama dengan 12 media yang ada di NTT. Pernyataan ini dilontarkan Frans Salem saat membaca surat tembusan dari Aliansi Wartawan Peduli APBD NTT terkait adanya indkasi KKN dalam kerjasama dimaksud.

“Nanti Rabu sebelum menghadap Komisi I DPRD NTT, saya akan panggil dia nanti pada Rabu 3 Juni 2015 pagi,” kata Frans Salem saat menerima aliansi wartawan peduli APBD NTT diruang kerjanya, Senin (1/6/2015).

Frans Salem menyayangkan jika dalam kerjasama yang dilakukan oleh Biro Humas dengan media terkesan pilih kasih. Untuk itu pihaknya akan mendengar penejlasan Karo Humas sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.

“Kita kan bersahabat semua dan tugas Humas untuk membimbing teman-teman media. Kita tidak mau kalau ada yang diperlakukan tidak adil atau ada hal-hal yang berindikasi buruk. Apalagi kalau teman-teman sudah persoalkan ini ke aparat hukum. Untuk itu saya akan panggil dia,” tegas Frans Salem.

Diberitakan sebelumnya, puluhan wartawan yang tergabung dalam “Aliansi Wartawan Peduli APBD NTT”, Kamis, 28 Mei 2015 melaporkan Kepala Biro Humas Setda Nusa Tenggara Timur (NTT), Lambert Ibi Riti ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT terkait dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Lambert dilaporkan karena diduga melakukan kolusi dengan sejumlah media lokal untuk mengalokasikan anggaran kerjasama dengan media sebesar Rp 900 juta. Dari total dana itu, Lambert hanya mengalokasikan ke 12 media, dari 98 media yang tercatat di Biro Humas Setda NTT.

Penyaluran dana pun berfariasi, antara Rp 25 juta hingga Rp 141 juta. “Media-media yang diakomodir itu diduga adalah pemimpinnya dekat dekat dengan Karo Humas, sehingga diakomodir,” kata Koordinator Aliansi Wartawan Peduli APBD NTT, Joey Rihi Ga saat melaporkan Karo Humas ke Kejati.

Berdasarkan data yang diterima seputar-ntt.com, media yang menerima dana bantuan pemerintah itu yakni TVRI Kupang sebesar Rp 141 juta, Sindo TV Rp 115 juta, AFB TV Rp 95 juta, Radio Swara Timor Rp 61 juta, Radio Suara Kupang Rp 34,5 juta, Radio Kaisarea Rp 39 juta.

Tabloid Kabar NTT Rp 56 juta, Radio Suara Kasih Rp 34,5 juta, Tabloid Fortuna Rp 70 juta, Tabloid Likurai Rp 40 juta dan LPP RRI Rp 25 juta. “Ada sejumlah media lainnya yang telah menandatangi kerjasama media tersebut, namun belum terbayarkan, karena dana itu telah habis terpakai untuk 12 media ini,” katanya.

Karena itu, aliansi mendesak Kejaksaan NTT untuk mengusut tuntas pengalokasian anggaran APBD tahun 2015 di Biro Humas Setda NTT. Mengusut tuntas pertanggungjawaban media atas dasar kualitas dan kuantitas yang diduga tidak memenuhi syarat sebagai media lokal dan keabsahannya. “Mengusut media yang telah menandatangi kerjasama namun belum terbayarkan,” katanya.

Laporan aliansi wartawan ini diterima Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) Kejati NTT Gaspar Kase. Gasper berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut. “Kami akan telaah lapran ini dan sampaikan ke Kajati untuk ditindaklanjuti,” katanya singkat.

Kepala Biro Setda NTT Lambert Ibi Riti yang dikonfirmasi terpisah tidak banyak berkomentar, karena mengaku belum mengetahui laporan itu. “Saya belum dapat laporannya. Jadi saya tidak bisa berkomentar,” katanya. (*tim)

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60