Program Jaga Desa, Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa Pemkec Abal

  • Whatsapp

Kalabahi, seputar-ntt.com – Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan pihak Pemerintah Kecamatan Alor Barat Laut.

Upaya tersebut dipertegas dengan digelarnya kegiatan pendampingan bimbingan, konsultasi dan penyuluhan hukum dari Kasi Intel Kejaksaan Negeri Alor, Zakaria Sulistiono kepada seluruh Kepala Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD, Kamis, 21/9/2023 pagi.

Camat Abal, Djakaria Djawa sebelum membuka kegiatan ini secara resmi meminta kepada seluruh undangan yang hadir agar mengikuti secara seksama materi yang disampaikan nara sumber.

“Dengan begitu saya harap apa yang diperoleh dalam kegiatan ini dapat diaplikasikan di wilayah desa masing-masing,” ujarnya.

Menurut camat, tiga pilar utama yakni kepala desa selaku kuasa penggunaan anggaran, sekretaris desa sebagai verivikator, bendahara desa sebagai pencatat masuk dan keluarnya dana merupakan tim work agar dapat bekerjasama secara baik dalam pengelolaan dana desa.

“Saya melihat semua kepala desa di Abal ini mempunyai semangat dan komitmen yang kuat dalam meletakan dana desa sesuai dengan peruntukkannya. Bekerjalah dengan baik untuk mengurus masyarakat dan kampung halaman di wilayahnya masing-masing,” pesan Djakaria.

Ia juga menyampaikan, dalam sistem pengelolaan keuangan tentu ada regulasi-regulasi yang mengatur sehingga diharapkan kepada kepala desa untuk dapat aktif mengikuti kegiatan ini.

“Kalau misalkan sistem nya satu pintu maka itu yang harus dilaksanakan sesuai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban secara cepat, tepat, akurat dan terpadu,” tandas Djakaria Djawa.

Sementara Kasi Intel Kejari Alor, Zakaria Sulistiono dalam pemaparannya mengatakan, program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) merupakan inovasi kewenangan Kejaksaan RI yang diatur dalam Peraturan Jaksa tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI.

“Program ini adalah inovasi dan implementasi kewenangan Kejaksaan RI sesuai tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat desa,” ungkap Kasi Intel.

Pada kesempatan ini, Zakaria Sulistiono memyampaikan materi tentang pendampingan hukum dalam pengelolaan dana desa, serta upaya mencegah tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dana desa.

Ditempat yang sama, Koordinator Pendamping Dana Desa Kabupaten Alor, Machris Mau, S.P mengungkapkan, selama dua tahun terakhir ini Kabupaten Alor menerima penghargaan dari KPPN sebagai kabupaten dengan penyerapan dana desa terbaik.

“Penghargaan ini diberikan karena semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dalam APBDes,” kata Machris.

Ia lalu membeberkan persentase penyerapan dana desa terbesar di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut yakni Desa Aimoli, Alila, Otvai, Ternate Selatan, Alila Selatan, Lewalu, dengan persentasenya dikisaran 77- 80-an persen.

“Sedangkan Desa Alor Besar, Pulau Buaya, Hulnani, O’a Mate, Levokisu, Dulolong Barat, sekitar 60 persen. Yang masih merah yakni 30 persen, ada di desa Ampera, Dulolong, Ternate, Alaang, Bampalola,” tutup Machris Mau. (Pepenk)

Komentar Anda?

Related posts