PPDI Kota Dorong Pemkot Buat Perda Disabilitas

  • Whatsapp
banner 468x60
Share Button

Kupang, seputar-ntt.com – Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Kupang mendorong Pemerintah Kota Kupang, melalui  Dinas Sosial untuk buat produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyandang Disabilitas.

“Kalangan penyandang disabilitas di Kota Kupang terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar tahun 2016 mendatang, Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyandang Disabilitas sudah dapat ditetapkan,” kata anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang Viktor Halengki Haning kepada wartawan di Kantor DPRD, Senin (6/4/2015).

Dia mengatakan, Perda yang didorong oleh PPDI ini mengatur tentang para penyandang disabilitas, terutama aspek pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan aspek ekonomi.

“Draf Rancangan Perdanya sebenarnya sudah ada sebagaimana pernah diperjuangkan PPDI NTT beberapa tahun lalu. Namun, Ranperda tersebut kemudian mentok saat disampaikan ke DPRD NTT,” katanya.

Karena itu, ketika dirinya dipercayakan masyarakat duduk di lembaga Dewan Kota, maka dia terus berkoordinasi dengan instansi teknis terkait terutama Dinas Sosial Kota Kupang. Dari diskusi dan pendekatan yang dilakukan, Dinas Sosial Kota Kupang menyanggupi untuk merancang draf Ranperda tentang Penyandang Disabilitas,” tuturnya.

Dalam  berdialog dengan Dinas Sosial Kota Kupang, kata Dia, mereka sudah menyatakan kesiapannya untuk mengajukan Ranperda Penyandang Disabilitas yang diminta oleh PPDI tersebut.Untuk itu akan Perda tersebut nantinya  dikonsultasikan draf Ranperda dengan konsultan hukum untuk pendasarannya.

Terpisah, Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Kupang Jainudin Lonek mengatakan niat baik para penyandang disabilitas di Kota Kupang untuk mendorong lahirnya sebuah produk hukum yang secara khusus mengatur dan mengakomodir keberadaan mereka merupakan terobosan yang baik.
Semangat melahirkan Perda tentang Penyandang Disabilitas memang bukan baru sekarang. Beberapa tahun lalu sudah ada upaya namun belum dapat dibahas dan ditetapkan oleh DPRD NTT.

Karena itu, jika saat ini PPDI Kota Kupang kembali menyuarakan agar dibuat Perda di Kota Kupang, ia sangat mendukungnya. Diharapkan, semangat itu terus dikomunikasikan dengan Dinas Sosial, agar mereka sebagai instansi teknis yang berhubungan langsung dengan para penyandang disabilitas dapat mengakomodirnya.

Namun, jika Dinas Sosial ternyata lamban dalam menyikapi usulan PPDI Kota Kupang itu, maka Baleg akan mengakomodirnya dan mengupayakan dapat dimasukkan dalam program legislasi daerah (Prolegda) dan dijadikan usul inisiatif DPRD. “Kami berharap Dinsos merespons realitas ygan ada. Tapi kalau sekiranya lambat, maka kami akan menginisiasinya menjadi Perda usul inisiatif DPRD,” tandasnya.(riflan hayon)

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60