Kupang, seputar-ntt.com – Media harus berpihak pada kebenaran dan tidak boleh larut dalam intrik politik. Pilkada sudah di depan mata sehingga media tidak boleh jemu dalam melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga bisa menghasilkan kualitas demokrasi yang baik.
Demikian disampaikan Anggota Bawaslu NTT yang juga Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Amrunur Muh. Darwan, S.Si dalam sambutannya saat membuka kegiatan Media Gathering Pengawasan Pengucapan Sumpah dan Jani Anggita DPRD Provinsi NTT di Hotel Neo Aston Kupang pada, Jumat, (6/9/2024).
“Media harus berpihak pada kebenaran informasi. Jangan jemu mengedukasi mastarakat lewat informasi yang benar. Media telah berhasil menjalankan perannya dengan baik pada Pemilu Leguslatif dan Pemilu Presiden dan tinggal menunggu proses pelantikan untuk DPR RI dan Presiden. Sementara untuk DPRD Provinsi sudah dilantik. Demikian juga dengan Kabupaten Kota. Saat ini kita sudah masuk dalam tahapan pencalonan di Pilkada serentak,” ujar Amrunur.
Kupang pada, Jumat, (6/9/2024).
Dia juga menegaskan bahwa Informasi hoaks dan isu sara serta kampanye negatif tetap menjadi tantangan bersama yang harus dicegah. Untuk itu media memiliki peran yang penting dalam menyampaikan informasi-informasi yang benar kepada masyarakat serta berupaya menciptakan situasi yang kondusif lewat pemberitaan.
“Banyak potensi kerawanan yang akan terjadi sehingga perlu ada peringatan dini . Tujuan kita sama agar Pilkada serentak harus berjalan dengan baik sesuai dengan aturan main yang ada. Harapan kita, Pilkada yang akan digelar secara serentak pada 27 November 2024 nanti bisa berjalan dengan damai” tutupnya.
Sementara Ketua Panitia kegiatan media gathering, Agustinus Tanggurame menyampaikan kegiatan media gatherung diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari insan pers, Anggita DPRD NTT dan pemateri. Tujuan dari kegiatan ini kata Tanggurame adalah untuk membangun sinergi antara Bawaslu dan media dalam perannya mengawasi Pemilu.
“Peran media sangat krusial dalam pengawasan Pemilu. Media telah menjadi pengawas independen sehingga perlu adanya media gathering dalam rangka membangun pemahaman yang sama dalam melakukan pengawasan. Membangun sinergi dalam upaya pengawasan pemilu yang transparan dan akuntabel. Meningkatan pemahanan media tentang pengawasan. Membuka kolaborasi dalama upaya menjngkatkan partisipasi masyarakat,” ungkapnya. (Joey)
