Pemkot Kupang Pasang Pengawas Pajak Elektronik di Hotel dan Restoran

  • Whatsapp
banner 468x60
Share Button

Kupang,seputar-ntt.com – Pemerinta Kota (Pemkot) Kupang akan menguji coba alat pengawas pajak secara elektronik (tapping box). Alat ini akan dipasang di Hotel dan Restoran untuk menghindari adanya praktek pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Alat ini akan mendeteksi semua aktifitas yang ada kaitannya dengan pajak.

“Dalam uji coba ini, sementara dipasang hanya pada lima tempat wajib pajak yakni di dua hotel dan tiga restoran. Kita masih menunggu Peraturan Wali Kota (Perwali) Kupang untuk pemasangan alat ini. Semua draf sudah selesai  untuk konsultasikan ke Mendagri,“ kata Kepala Dispenda Kota Kupang, Jefrry Pelt kepada wartawan di kantornya, Rabu (10/2/2016).

Menurutnya, alat pengawasan pajak secara eletronik  saat ini baru diadakan lima unit. Proses uji coba pemasangan baru dilakukan di dua hotel dan tiga restoran. Jika dalam tahun ini sudah bisa berjalan, maka dalam perubahan akan diusulkan untuk pengadaan lagi.

“Rencana pemasangan alat pengawas  pajak secara elektronik oleh kami pada hotel melati karena dalam pelaporan pajaknya ke Dispenda  dilihat belum terlalu bagus. Sementara untuk restoran lebih parah lagi. Karena,  paling banyak restoran yang ada di Kota Kupang dalam pelaporannya lebih banyak tidak bagus, maka kami akan uji coba di tiga restoran,” ungkap Jeffry.

Jeffry menjelaskan, belum bagusnya pelaporan omzet pajak oleh restoran, karena kebanyakan resetoran tidak menggunakan pencatatan melalui mesin kas.  Banyak Restoran masih menggunakan sistem pencatatan manual  sehingga mengalami kesulitan dalam pelaporan pajak.

“Kebanyakan restoran yang merujukan laporan omzet pajak ke Dispenda satu tahun hanya 50 persen, sehingga ini yang menjadi beban, karena mereka paling banyak tidak memilki  nota pesanan sebagai bukti laporan omzet. Maka itu dengan alat pengawasan pajak secara eletronik, bukan berarti menakuti para pengusaha restoran, namun hanya untuk mengetahui secara jelas omzet pajak yang dimiliki oleh mereka,” jelasnya.

Jeffry mengaku, terkait tidak ada nota pesanan tersebut, maka saat Dispenda sementara melakukan pembinaan kepada para pengusaha restoran dalam pelaporan harus ada nota pesanan, sehingga sebagai bukti loparan omzet pajak, sehingga Dispenda bisa mengetahui nota pesanan untuk dihitung dan ditetapkan objek pajaknya.

“Memang  kami sangat kesulitan dalam pelaporan omzet pajak dari restoran yang diberikan ke Dispenda  karena tidak disertai nota pesanan, maka itu dalam pembinaan terhadap para pengusaha restoran harus wajib disertai nota pesanan, sehingga saat verifikasi kami tidak kesulitan,’ katanya. (riflan hayon)

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60