Kupang, seputar-ntt.com – Warga Pasir Panjang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pasir Panjang kembali melakukan aksi demo penolakan pembangunan beton pengaman pantai di Pasir Panjang.
Aksi demo yang digelar oleh Forum Masyarakat Peduli Pasir Panjang yang terdiri dari LMND, PMMI, FMN, Kamis (8/10) bermula dari Jalan Timor Raya menuju Kantor Walikota Kupang.
Koordinator aksi, Frans Riwu dalam orasinya mengatakan, pembangunan boleh diselenggarakan pemerintah bagi masyarakatnya namun harus bernafaskan kerakyatan atau disebut pembangunan demokratif yaitu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,sehingga terpenuhilah asas kebutuhan, manfaat dan partisipasi.
“Dalam Musrembangkel Kami meminta dibangun pemecah gelombang, tetapi malah yang dibangun justru jooging traek dan di bangun diatas pasir laut. Kita tahu secara historis tempat itu disebut kampung pasir panjang karena keberadaan pasir laut yang terbentang panjang, tetapi akan dibangun beton maka akan menjadi kampung benton panjang,” katanya.
Riwu mengaku,dengan dibangun beton maka secara ekonomi,masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan akan kehilangan tempat untuk memperbaiki, merawat atau membuat perahu baru mereka. Dan bahkan pada musim barat, nelayan akan kehilangan tempat untuk memarkirkan perahu mereka.
“Selain itu,secara ekologi makluk hidup diatas dan didalam pasir akan kehilangan habitat hidupnya.Sementara secara sosial masyarakat kota yang ingin berekreasi dan berolah raga di atas pasir sudah tidak bisa lagi,” lanjutnya
Pada hal sejak dilakukan sosialisasi masyarakat sudah menolaknya, tetapi tidak digubris. Dan Forum Warga peduli Pasir Panjang bahkan sudah dua kali melakukan dialog dengan DPRD Kota tetapi tidak juga diperhatikan.
Dia kembali menegaskan, Forum Masyarakat peduli Pasir Panjang terus mengalang kekuatan lebih besar guna membuka kesedaran pemerintah menutup mata dan telinganya dan bahkan hatinya terhada suara rakyat.
Diketahui aksi yang digelar oleh Forum masyarakat peduli pasir panjang dengan niat untuk bertemu walikota tak berhasil,karena Walikota tidak berada ditempat sebab sedang berkantor di Kelurahan Manutapen.
Walikota Kupang,Jonas Salean yang diknfirmasi terkait aksi masyarakat tersebut mengatakan, demo boleh dilakukan namun pembangunan tersebut tidak boleh dihentikan. Karena Pemkot akan menjadikan daerah itu sebagai obyek wisata baru.
“Pembangunan di belakang situ bukan saja hanya untuk penahan gelombang tapi daerah itu akan menjadi baik. kita sudah sepakat karena ini dana pusat tidak mungkin kita geser ke mana-mana. Silakan mau demo tapi tidak menghentikan pembangunan tersebut, karena itu untuk kepentingan masyrakat,” katanya. (riflan hayon)
Follow
