Kupang, seputar-ntt.com – Menteri Tenaga Kerja RI, Hanif Dhakiri, meminta para penyalur tenaga kerja ke luar negeri untuk berhenti menipu masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT). Banyak warga NTT yang hidup tidak tenang di Malaysia karena tidak memiliki dokumen yang jelas.
“Saya perlu tegaskan disini supaya siapapun, apakah itu para penyalur tenaga kerja atau siapa saja untuk berhent menipu warga NTT,” kata Hanif Dhakiri saat membuka kegiatan kampanye publik mempromosikan migrasi aman dan anti
peradagangan orang di NTT, Minggu (15/2/2015) di aula gereja Elim Naibonat Kecamatan Kupang Timur.
Kegiatan ini diselengarakan oleh IOM, bekerjasama dengan Rumah Perempuan Kupang dan KKPPMP. Hadir dalam kegiatan ini, para pejabat Lingkup Pemkab Kupang, DPRD Kabupaten Kupang, DPRD Provinsi NTT dan Dubes Norwegia serta ratusan masyarakat dari beberapa kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Kupang.
Pada kesempatan tersebut Menteri dari Partai PKB ini mengatakan, Kementerian Tenaga Kerja Tidak main-main dalam menindak perusahaan penyalur tenaga kerja yang tidak beres mengurus tenaga kerja ke luar negeri. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengelimir berbagi kasus TKI yang kerap terjadi.
“Selama tahun 2014, ada 28 PT di Indonesia yang izinnya sudah dicabut, sementara tahun 2015 ada 34 perusahan yang sementara dilakukan pemeriksaan insentif, jika melanggar maka akan ditutup. Ini dilakukan karena kita anggap NTT sudah darurat tenaga kerja ” katanya
Hanif Dhakiri juga meminta pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menekan persoalan tenaga kerja. “Persoalan ini tidak beisa selesai tanpa kerjasama semua pihak, baik tokoh masyarakat hingga pemerintah daerah. Kalau ada yang merayu anak-anak kita untuk kerja di luar negeri jangan cepat percaya,” pungkasnya.
Sementara Pemuka Agama Khatolik, Romo Leo Mali dalam siaran persnya mengatakan, kedatangan Menteri Tenaga Kerja ke Kupang, memberi harapan baru bagi masyarakat NTT, terutama dalam penuntasan persoalan tenaga kerja.
“Kehadiran Pak Menteri Tenaga Kerja dan Dubes Norwegia ke NTT untuk melihat dan mendengar kegundahan rakyat NTT akibat bencana sosial yang diakibatkan ulah manusia, berupa perdagangan orang atau perbudakan modern yang terjadi saat ini,” kata Romo Leo. (riflan hayon)
Follow
Setuju sekali pak Menteri. Jangan ijinkan perusahaan utk urus, mrk mau cari untung sj. Lebh baik kembalikN ke depnaker yg kelola, dr sjk perekrutan, pelatihan hingga mrk mandiri br diberangkatkan, itu solusi terbaik dr sy pak menteri.