Kupang, seputar-ntt.com – Komisi III DPRD NTT memberikan apresiasi tinggi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing, atas kinerja dan kepemimpinannya yang dinilai membawa perubahan positif bagi Bank NTT.
Ketua Komisi III DPRD NTT, Yohanes De Rosari, menilai keputusan Bank NTT untuk menjalin Kerja Sama Usaha Bersama (KUB) dengan Bank Jatim sebagai langkah strategis yang menyelamatkan bank dari potensi kerugian.
“Jika waktu itu Bank NTT hanya bekerjasama dengan Bank DKI Jakarta, maka kita akan mengalami kerugian besar karena ada sejumlah kriteria yang ditawarkan yang secara bisnis merugikan. Akhirnya kita ambil haluan ke Bank Jatim dan itu langkah yang sangat tepat,” jelas Yohanes kepada wartawan di ruang Komisi III pada Rabu (23/4/25).
Ia menambahkan bahwa posisi Gubernur sebagai penanggung jawab keuangan daerah sekaligus pemegang saham pengendali menjadi kunci dalam pelaksanaan RUPS mendatang. “Nanti kita lihat hasil RUPS karena itu kewenangan pemegang saham, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
Sekretaris Komisi III, Refafi Gah, juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Bank NTT yang mencatatkan pendapatan laba luar biasa. Ia menilai kepemimpinan Yohanis Landu Praing memberikan ruang komunikasi yang terbuka melalui kehadirannya di setiap rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD.
“KUB dengan Bank Jatim itu langkah luar biasa. Kalau tidak dilakukan, bisa saja Bank NTT turun status menjadi BPR. Beliau sudah menunjukkan kinerja luar biasa,” tegas Refafi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, Patta Vincensius, menilai bahwa Yohanis memiliki kemampuan manajerial yang kuat serta memahami jaringan dan kebutuhan dunia perbankan.
“Kalau saya diberikan mandat untuk memilih direktur utama, saya akan memilih Pak Yohanis Landu Praing. Dia paham manajemen bank, jujur, terbuka, dan mampu mengelola uang rakyat dengan baik,” katanya.
Komisi III menilai bahwa di bawah kepemimpinan Plt Dirut saat ini, Bank NTT menunjukkan arah perubahan yang signifikan, tidak hanya dalam hal kinerja keuangan, tetapi juga dalam transparansi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. ***
