Kupang, seputar-ntt.com – Pemerintah Kota menyampaikan permohonan maaf kepada DPRD Kota. Permohonan maaf ini terkait keterlambatan memasukan KUA-PPAS APBD 2016 untuk dibahas DPRD. Pasalnya, sesuai Pemendagri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman dan penyusunan APBD 2016, Kepala Daerah harus memmasukan KUA-PPAS RAPBD ke DPRD pada awal Juni.
Permohonan maaf ini disampaikan langsung oleh Walikota Kupang, Jonas Salean dalam sambutannya pada acara pembukaan sidang II DPRD Kota Kupang diruang sidang utama lantai II gedung DPRD Kota Kupang.
Walikota mengatakan, keterlambatan pemasukan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2016 untuk dibahas oleh DPRD dikarenakan hasil pemeriksaan BPK-perwakilan NTT baru diserahkan bulan Juli.
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pemasukan KUA-PPAS guna dibahas sesuai Permendagri, karena hasil audit BPK baru disserahkan bulan Juli dan juga ada kesibukan dari pemerintah sehingga baru memasukan pada pertengahan Agustus,” kata Jonas Salean, Selasa (8/9/2015).
Menurutnya, pengajuan KUA-PPAS ini, terarah pada semua sektor, dengan pertimbangan politis DPRD tentang arah pembangunan Kota. “Untuk itu diharapkan dukungan kerjasama yang kompresif dan objektif serta tersinkronisasi dengan landasan untuk memacu sektor unggulan.,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD,Yeskiel Loudoe mengatakan, dalam sidang II tahun 2015, Pemerintah perlu mencermati amanat PerMendagri nomor 52 tahun 2015 tentang pedomanm dan penyusunan APBD 2016, yang mengisyaratkan agar penyusunan APBD 2016 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah telah membuat rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2016.
Pada bagian lain, kata Loudoe Permendagri juga mengemanatkan agar penyampaian KUA-PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD dilakukan awal bulan Juni. Selanjutnya DPRD diberi waktu enam minggu pada bulan Juli untuk melakukan pembahasan dan penetapan. “Ini menjadi catatan bagi pemerintah supaya kedepan tidak terulang lagi,” harapnya.(riflan hayon)
Follow
