Kupang, seputar-ntt.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT dinilai diskriminatif terhadap para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari daratan Sumba. Pasalnya ada sejumlah syarat yang tidak bisa diurus di Pulau Sumba sehingga para Bacaleg harus ke Kupang.
Ketua Perindo Kabupaten Sumba Barat, Marthen Ngailu Toni mengatakan, apa yang dilakukan oleh KPU NTT dengan mengharuskan Bacaleg dari Pulau Sumba untuk mengurus administrasi di Kupang merupakan perlakukan yang diskriminatif.
“Kebijakan yang dibuat oleh KPU sangat diskriminatif untuk para Caleg di pulau Sumba. Kita harap KPU sebagai penyelenggara bisa memikirkan hal yang mempermudah jalannya Pemilu. Pulau Sumba dengan empat kabupaten semestinya sudah dipikirkan supaya tidak sulit dalam mengurus administrasi,” kata Marthen Toni.
Mantan Wakil Bupati Sumba Barat itu mencontohkan, untuk mengurus Surat Bebas Narkoba, itu hanya bisa dilakukan di BNN Provinsi NTT, BNN Kota Kupang, BNN Belu & BNN Rote. RSUD WZ Yohanis, RS Bayangkara, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Naimata dan Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT.
“Ini adalah hasil Rapat Koordinasi KPU Provinsi NTT bersama para pihak tanggal 17 April 2023. Ini menjadi masalah serius untuk Caleg. Kemungkinan besar akan banyak caleg yang mengundurkan diri, kecuali ada kebijakan dari KPU di mana dokter atau petugas pemeriksa kesehatan dimaksud didatangkan ke Pulau Sumba. Bukan caleg yang harus terbang ke Kupang,” katanya.
Lebih jauh Marthen Toni juga menjelaskan bahwa untuk memperoleh Surat Kesehatan Rohani hanya bisa dilakukan di RSUD W. Z. Yohanes Kupang, RSJ Naimata Kupang, RS Hilers Maumere dan RS di Nagekeo. Tidak ada satupun fasilitas Kesehatan di Pulau Sumba yang dijadikan rujukan untuk memperoleh Surat Kesehatan Rohani maupun Surat Bebas Narkoba.
“Semakin hari semakin aneh kebijakan yang dibuat oleh para pemangku, bukannya dipermudah dan dipermurah tapi malah dipersulit dan dipermahal. Kita harap KPU dan Bawaslu bisa membuat kebijakan yang bijaksana. Kasihan negara ini, kasihan rakyat, kasihan juga para caleg. Seluruh dunia sekarang ini lagi takut masalah resesi ekonomi, ini KPU malah buat aturan yang sangat menyulitkan,” tutupnya.
Hingga berita ini ditayang, Ketua KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu yang dikonfirmasi terkait hal tersebut belum membelas pesan yang dikirimkan lewat nomer What’sapp miliknya. (jrg)
Follow
