Hina Bupati Sumba Timur di Facebook, Aktivis Walhi Divonis 4 Bulan Penjara

  • Whatsapp
Share Button

Kupang, Seputar-ntt.com – Pengadilan Negeri (PN) kelas 1 B Waingapu Sumba Timur telah memutuskan perkara dugaan penghinaan terhadap bupati Sumba Timur Gidion Mbiliyora di media sosial Facebook. Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTT, Deddy Febrianto Holo divonis 4 Bulan Penjara,  Jumat, 17 November 2017.

Selain pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda senilai Rp100.000.000 subsider dua bulan kurungan. Majelis hakim meyakini postingan terdakwa pada 15 januari 2017 di Facebook telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (ITE).

“Tuntutan waktu itu 10 bulan penjara, denda Rp100.000.000 subsider 4 bulan kurungan. Putusan 4 bulan penjara, denda Rp100.000.000 subsider 2 bulan penjara. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pasal 27 UU ITE,”kata penasehat hukum Umbu, Hiwa Tanangunju pada media ini, Minggu (19/11/2017).

Dikatakannya, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan Deddy Febrianto Holo dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 45 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Sementara hakim yang menyidangkan perkara Dedi dipimpin ketua majelis Richard Basuki, didampingi hakim anggota Putu Wahyudi, dan A.A.Agung Darmayanti.

Terkait putusan itu, direktur Eksekutif WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, mengatakan bahwa majelis hakim mengabaikan fakta persidangan yang dihadirkan terdakwa. Kata dia, majelis memutuskan tidak mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan terdakwa dan penasehat hukum.

Lanjutnya, postingan tersebut terkait pengukuran tanah sepihak di Larawali Sumba Timur yang merupakan hasil pelaporan masyarakat. Laporan tersebut sudah dibenarkan oleh kepala dinas pertanahan Sumba Timur bahwa pengukuran tanah tersebut tanpa rekomendasi pihak pertanahan dan dinilai Ilegal.

“Terkait izin hak guna usaha PT Agro. Walhi mengkritisi keberadaan PT. MSM, sebuah Perusahan Perkebunan Tebu yang tidak mengantongi ijin yang menggarap lahan seluas 52. 000 hektar. kebijakan perkebunan Monokultur yang dijalakan oleh Bupati Sumba Timur dalam membangun daerah tersebut,”katanya.

“Om hadir om. Om Kawadak om. Pengukuran sepihak dan menyalahi prosedur. Nama bupati disebut – sebut mendapatkan tanah hasil pengukuran di Larawali dengan luasan 200 meter kali 100 meter atau dua hektar. Tetapi jangan khawatir, ada juga Ferly Supusepa (camat Haharu) seluas 1 hektar. Feri Haba (mantan anggota DPRD…..demikian postingan itu, (15/1/2017).

“Di mana keberpihakan GBY-ULP soal PT Ade Agro yang sampai saat ini HGU belum dicabut? Apa masih senang mendapatkan Kawadak,”postingan terdakwa lainnya dalam group Sumba News, (3/1/2017).

Terpisah, anggota KNPI NTT yang juga pengacara, Amos A Lafu mengatakan bahwa sangat menyangkan tindakan pelaporan kasus tersebut. Kata pengacara muda ini, harusnya masalah tersebut tidak sampai ke ranah hukum. Kami menyatakan dukungan terhadap proses banding yang dilakukan.

“Seolah – olah bupati menunjukkan sikap arogansi. Hak imunitas dari aktivitas lingkungan hidup diabaikan,”Kata Amos A Lafu, Sabtu (18/11/2017) di Kupang.

Adapun pertimbangan majelis itu, menurut direktur WALHI NTT yang tidak dipertimbangkan majelis hakim, Pertama pertimbangan majelis hakim ketika memutus adalah berdasarkan pengertian “Kawadak” yang dijelaskan ahli Budaya Frans Wora Hebi dan mengesampingkan Bukti yang diajukan terdakwa berupa satu buah Kamus Bahasa Sumba Timur Kambera yang tulis oleh Oembo H. Kapita. Sedangkan fakta persidangan Ahli Frans W. Hobi tidak mempunyai legalitas sebagai ahli Budaya, dan faktanya Ahli Frans Wora Hebi bukanlah orang asli Sumba Timur sehingga keahliannya diragukan.

Kedua, ahli Bahasa Indonesia yang diajukan Barnabas Gunu sebagai ahli Bahasa menjelaskan bahwa postingan Deddy Febrianto Holo merupakan kalimat negatif karena ada kata “Kawadak”. Padahal fakta persidangan, Ahli menjelaskan tidak mengerti Bahasa Sumba. Artinya ini tidak sesuai dengan asas hukum. Sebelumnya terdakwa mengajukan keberatan dalam persidangan terkait keterangan saksi karena pada dasarnya saksi ahli yang di hadirkan tidak memiliki kualifikasi keahlian seperti surat rekomendasi dari institusi yang membenarkan bahwa saksi benar-benar memiliki kapasitas sebagai saksi ahli bahasa.

Ketiga, putusan majelis hakim mengabaikan bukti surat keterangan dan dokumen terdakwa yang menjelaskan tentang status terdakwa sebagai salah satu aktivis WALHI NTT.  Aktivis lingkungan seharusnya mendapat perlindungan hukum sesuai pasal 66 UU Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa “Setiap Orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.

Keempat, kemudian selanjutnya majelis hakim pengadilan negeri Waingapu juga mengabaikan dokumen berupa Kamus Bahasa Sumba Kambera yang ditulis oleh OE. H. Kapita. Dalam kamus tersebut menjelaskan arti Kawadaku yang mendasar dalam konteks budaya Sumba Timur. Sehubungan dengan hal ini, saksi ahli dalam persidangan juga tidak secara mendasar mengartikan postingan terdakwa secara objektif berdasarkan refrensi yang ada. (Pelipus Libu Heo)

Komentar Anda?

Related posts