Kupang, seputar-ntt.com – Satu lagi elemen masyarakat yang menyuarakan dukungan untuk Jokowi tiga periode. Elelem yang menamakan diri Relawan Satu Indonesia tersebut akan membentuk relawan di masing-masing daerah. Relawan Satu Indonesia ini lahir dari Bagian Utara Indonesia tepatnya di Sulawesi Utara dan saat ini akan membentuk relawan di Kupang Provinsi NTT.
“Relawan Satu Indonesia adalah sebuah forum yang dibentuk oleh orang-orang yang mendambakan terwujudnya tatanan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang lebih baik di Indonesia, berdasarkan asas perikemanusiaan dan menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Ketua Umum Relawan Satu Indonesia, Dwi Urip Premono saat ditemui di Hotel Sasando Kupang, Senin, (25/7/2022).
Relawan Satu Indonesia, kata Dwi Urip Premono, memperjuangkan agar visi besar kebangsaan Indonesia, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila, UUD’45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika segera terwujud dengan cara mendorong dan memaksimalkan faktor-faktor yang mempercepat proses keberhasilannya dengan mempererat persatuan dan gotong royong antaranggota masyarakat tanpa membedakan SARA. Menciptakan dan menjaga suasana aman, tertib, dan damai, mendorong peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendorong terlaksananya good governance.
Dikatakan, Relawan Satu Indonesia, adalah forum bagi para patriot bangsa untuk mengabdikan dirinya secara sukarela bagi persatuan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mengabdikan dirinya bagi suksesnya pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 dengan tujuan utama menjaga terciptanya suasana kondusif, aman, dan damai — di tengah suasana pesta demokrasi nasional — dengan cara mencegah terjadinya polarisasi akibat perbedaan pilihan ideologi.
“Mensosialisasikan dasar pemikiran “Jokowi 3 Periode”, menggalang dukungan masyarakat untuk mengusulkan kepada MPR melakukan amandemen UUD’45 pada pasal yang mengatur tentang periode jabatan Presiden, menyampaikan aspirasi kepada para pemimpin partai politik untuk mengusung kembali Jokowi sebagai Capres pada Pilpres 2024, serta meminta kepada Jokowi bersedia dicalonkan kembali pada Pilpres 2024,” pungkas Dwi Urip Premono.
Sementara Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, kenapa Jokowi perlu tiga periode, karena hasil survei tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi pada periode Mei-Juni 2022 menunjukkan sentimen positif. Popularitas Jokowi di dalam dan luar negeri sangat tinggi, terutama 2 dimulai sejak penanganan pandemi Covid-19, selanjutnya misi damai perang Ukraina-Rusia, serta perannya sebagai Presiden G 20.
Popularitas dan kepercayaan publik tersebut mengkonfirmasi hasil survei Edelman Trust Barometer tahun 2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-2 setelah Tiongkok dalam hal kredibilitas engelolaan bisnis dan ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri.
“Faktor kepemimpinan Jokowi yang pro terhadap investasi serta kebijakan ekonomi yang menumbuhkan kekuatan kelas menengah menjadi pendorong investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kondisi progresif menuju kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini belum berada pada titik aman’. Ada satu momentum krusial, yaitu Pilpres 2024, yang akan menentukan apakah pergerakan pembangunan bangsa ini akan bisa terus menuju terwujudnya visi besar tersebut atau malah berbalik menuju kepada arah berlawanan yang menyedihkan,” papar Muhammad Qodari.
Muhammad Qodari mengatakan, Pilpres 2024 diprediksi bisa menjadi ajang pertarungan brutal di tengah era politik identitas, terutama penggunaan isu agama, yang dapat menyebabkan terjadinya polarisasi yang sangat ekstrem. Bila kondisi tersebut terjadi maka stabilitas politik dan ekonomi akan terganggu sehingga bisa merusak iklim investasi.
“Kita memerlukan seseorang yang memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya polarisasi pada Pilpres 2024 sekaligus meneruskan pembangunan negeri dan membawa bangsa ini kepada kesejahteraan masyarakat. Orang itu adalah Jokowi! Jokowi memiliki dukungan politik dan hubungan baik dengan mayoritas pemimpin elit politik di DPR. Bila mayoritas elit tersebut menyediakan partainya sebagai kendaraan politik bagi Jokowi pada Pilpres 2024 maka kemungkinan besar tidak akan tersedia lagi kendaraan politik bagi kandidat lain, sehingga ancaman polarisasi bisa tersingkirkan. Ada satu hal penting dan genting yang harus kita lakukan, yaitu mendesak MPR untuk mengagendakan sidang bagi amandemen atau perubahan pasal UUD yang mengatur tentang masa jabatan Presiden, berdasarkan Pasal 37 UUD 1945,” pungkas Dwi Urip Premono.(joey)
