Kupang, seputar-ntt.com – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2022- 2027 menggelar rapat pengurus untuk membahas nasib sekolah- sekolah swasta yang tersebar di 22 kabupaten/kota se-NTT.
Pertemuan perdana yang berlangsung di Aula Komodo, Gedung DPD RI ini dipimpin oleh Sekretaris Umum, Bonifasius Kia dan Ketua Umum BMPS NTT, Winston Rondo Jumat (30/9/2022). Rapat dimaksud berlangsung dalam dua pola, yakni tatap muka dan zoom meeting.
Rapat ini merupakan penjabaran dari kepercayaan yang telah diberikan kepada BMPS untuk mengurusi pergumulan sekolah swasta. BMPS NTT yang telah mendapat kepercayaan dan mandat dari BMPS nasional pun melakukan konsolidasi awal untuk membahas sejumlah permasalahn berkaitan dengan sekolah-sekolah swasta.
Salah satu Ketua BMPS NTT, Romo Kornelis Usboko menyampaikan, jumlah pengurus BMPS NTTperiode 2022- 2027 sebayak 46 orang. Dalam pertemuan perdana ini, sudah dibahas beberapa persoalan yang dialami sekolah- sekolah swasta, antara lain terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB). Untuk hal ini, pemerintah diharapkan taat dan menjalankan petunjuk teknis (juknis) terkait PPDB sehingga tidak merugikan sekolah swasta. Sikap tegas pemerintah sangat diharapkan agar pemerintah dinilai memiliki hati untuk melihat sekolah swasta.
Persoalan lainnya adalah penempatan guru hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
“Kebijakan soal guru P3K ini sangat merugikan sekolah swasta karena sebelumnya mereka mengabdi di sekolah swasta tapi setelah diangkat mereka ditempatkan di sekolah negeri,” kata Romo Kornelis.
Pada kesempatan itu ia juga menyebut soal ada alokasi dana insentif untuk guru swasta tapi tak pernah direalisasikan. Akibatnya para guru hanya mengandalkan gaji dari yayasan yang tidak mencapai upah minimum provinsi (UMP). Karena pendapatan yang sangat kecil, sebagian guru terpaksa mencari tambahan penghasilan dengan bekerja di sektor lain. Konsekuensinya, mereka tidak maksimal dalam menjalankan tugas mencerdaskan para peserta didik. Semestinya, dana insentif yang telah dianggarkan itu, rutin diberikan kepada para guru di sekolah swasta.
“Kita desak pemerintah untuk memberi perhatian yang maksimal terhadap sekolah swasta karena mereka juga menjalankan tugas yang sama yakni mencerdaskan anak- anak bangsa,” tandas Romo Kornelis.
Menyikapi sejumlah persoalan yang ada, BMPS akan melakukan road show dan bertemu dengan sejumlah pihak terkait, seperti gubernur, Wali Kota Kupang, para bupati, DPRD, dan Dinas Pendidikan untuk menyampaikan persoalan yang selama ini dihadapi sekolah swasta di NTT. Sangat diharapkan agar apa yang akan disampaikan, bukan sebatas didengar dan ditampung, tapi harus ditindaklanjuti secara benar. Prinsipnya, pemerintah harus bersikap benar, adil dan tidak pilih kasih dalam dunia pendidikan.
Ketua Umum BMPS NTT, Winston Rondo mengungkapkan, praktek kebijakan PPDB tahun 2022 seakan kembali sebelum ada perhatian dari BMPS. Padahal kurang lebih lima tahun lamanya sebelum pandemi covid tahun 2020 dan tahun 2021, PPDB sudah sangat bagus karena pemerintah taat terhadap juknis sehingga sekolah swasta pun mendapat siswa baru. Namun pasca pandemi covid-19, pemerintah kembali langgar PPDB dan sekolah swasta terpaksa menelan pil pahit.
Tidak hanya itu, penganaktirian terhadap sekolah swasta pun terjadi pada penempatan guru hasil seleksi P3K dan pemberian insentif. Jika kebijakan ini tidak segera dikaji, tentunya berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Diharapkan rancangan UU Sisdiknas yang ada bisa mengakomodasi kepentingan sekolah swasta.
“Dalam waktu dekat kita akan bertemu dengan para pihak baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta tetap tinggi. Apalagi ada asumsi, setiap satu dari tiga anak yang masuk sekolah di jenjang pendidikan lebih atas, lahir dari rahim sekolah swasta. Karena itu kita berkomitmen bergerak bersama pemerintah untuk memperkuat pendidikan swasta,” tandas Winston. (*)
Follow
