Kupang, seputar-ntt.com—Setelah berjuang selama Sembilan tahun, akhirnya Kota Kupang mendapatkan satu terminal Type A terbaik di Kota Kupang, untuk menata transportasi di Kota Kupang, “
“Sudah dari tahun 2009 kita mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat (Pempus) untuk pembangunan Terminal ini, tapi terkendala dengan pembebasan lahan,” jelas Wali Kota Kupang, Jefry Riwu Kore dalam arahannya pada Grounbreaking Terminal Type A Bimoku dan Launching Area Traffic Control System (ACTS), Selasa (6/11/2018).
Jeriko sapaan Wali Kota Kupang ini mengharapkan, dengan adanya terminal Bimoku ini sudah pasti akan memotivasi untuk menata terminal-terminal yang ada di Kota Kupang, seperti terminal Oebobo yang belum teratur, sehingga nantinya tidak ada lagi orang yang parkir sembarangan, begitu juga dengan di Oesapa tidak ada lagi bis-bis yang mangkal dipinggir jalan.
Diakui Jeriko, terlaksananya Grounbreaking ini sebagai sebuah pengorbanan yang luar biasa, karena dihadapkan dengan berbagai kendala untuk tercapainya kegiatan sampai pagi ini.
“Lahan ini berpotensi bermasalah saat itu, tapi kita bersikeras ini harus jadi, tidak boleh ditunda. Karena kita takut proses yang sudah dari tahun 2009, kalau ditunda-tunda terus maka kesempatan pempus memberikan anggaran kepada kita, akan dikembalikan, oleh karena ini harus jalan dan selesai, dengan berbagai kendala harus bisa diatasi bersama,” tandasnya.
Pihaknya sangat bangga dengan digelontorkannya dana Rp 20 Miliar untuk pembangunan Terminal type A, walaupun harus selesai sampai tahun 2020, tapi percaya dengan kehadiran Ketua Komisi V DPR RI, Fahry Francis tahun depan bisa selesai, karena ada anggaran tambahan.
“Fahry sudah banyak berbuat untuk daerah ini. Dari lima titik rendaman air, sudah ada tiga titik yang tertangani, ini atas bantuan Fahry di DPR RI memperjuangkannya, dan dipastikan tahun ini akan diselesaikan semuanya, sehingga tidak aka nada banjir-banjir lagi di musim hujan di Kota Kupang, tambahnya.
Disamping banjir yang diakibatkan genangan air itu, pihaknya juga berharap, Pemkot Kupang memberi perhatian khusus terhadap got-got dan lainnya untuk bisa diselesaikan. Dan Ketua DPRD diharapkan membantu dalam proses pembuatan master plan drainase di Kota Kupang.
“Berkaitan dengan proses groundbreaking hari ini, Launching Area Traffic Control System (ACTS) ini juga merupakan satu kebanggaan, karena ACTS ini menjadi ACTS yang besar di Kota Kupang, terminal Type A dan akan memberikan dampak buat kita semua, dampak yang membanggakan dalam artian transportasi kita bisa atur dan berbagai persoalan bisa dibantu dengan ACTS ini,” papar Jeriko.
Diakui Jeriko, dengan dipasangnya ACTS akan diketahui kondisi di jalan raya, begitu juga dengan pengendara motor, berboncengan dengan siapa misalnya, atau kalau ada yang melanggar garis larangan akan di calling dengan suara dari control room.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI, Fahry Francis mengungkapkan, bahwa pihaknya banyak sekali mendapat informasi berkaitan dengan Kota Kupang.
“Sebagai ketua Komisi V yang membawahi Kementrian Perhubungan, akhirnya bisa menyelesaikan terminal ini. Waktu saya masih anggota Komisi V, terminal ini sudah direncanakan, tapi ada kendala menyangkut pembesasan lahan,” jelas Fahry.
Diakui juga memang dimana-mana pembangunan seringkali terbentur pada persoalan pembebasan lahan, diharapkan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
“Pada tahun 2014 saya dipercayakan menjadi ketua V DPR RI, dua menteri dan dua walikota sudah pernah saya bawa kesini. Tahun 2015 kita alokasikan anggaran sekitar Rp 50 Miliar, tapi karena tidak bisa menyelesaikan berkaitan dengan pembebasan lahan akhirnya dananya diganti, begitu juga tahun 2016 saat pergantian Menhub saya bawa kesini menteri yang baru, diharapkan bisa serius,” harap Fahry.
Informasi yang diperoleh Fahry, bahwa masih ada dua masyarakat yang belum tuntas lahannya, untuk itu Wali Kota diharapkan dapat menyelesaikannya.
“Program ini sudah cukup lama. Terminal ini bukan hanya untuk kumpul bis, tapi juga melakukan cek mobil-mobil yang tidak layak, agar kendaraan bisa dikontrol dan diberikan pengecekan, tidak seperti di beberapa tempat diluar Provinsi NTT, yang bisnya tidak layak untuk dioperasikan. Hal ini dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang,” tegas Fahry. (joey)
Follow
