Kupang, seputar-ntt.com – Walikota Kupang, Jonas Salean dan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki diminta untuk menanggalkan ego terkait persoalan PDAM Kabupaten Kupang. Pasalnya, perseteruan antara kedua pemimpin wilayah ini terkait kepemilikan aset PDAM Kabupaten Kupang belum berujung. Jika masing-masing pihak bertahan dengan ego maka pelayanan kepada masyarakat bisa terbengkalai.
Permintaan ini disampaikan Anggota DPRD NTT, Alexander Ena, saat Sosialisasi APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran2015 dan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, diRuang Garuda Kantor Walikota Kupang, selasa (10/2/2025).
Alex Ena menegaskan, sebagai pemimpin sebuah wilayah, walikota maupun bupati Kupang harus mengutamakan kepentingan rakyat dan tidak melihat dimana aset PDAM berada. Kedua kepala dearah harus bisa duduk bersama untuk membicarakan masalah PDAM tanpa harus gontok-gontokan yang akhirnya merugikan masyarakat Kota maupun Kabupaten.
“Banyak laporan masyarakat terkait pelayanan PDAM Kabupaten Kupang. Kita menduga bahwa pelayanan yang tidak maksimal ini terjadi karena kedua pimpinan wilayah saling rebutan aset. Hal ini tentu akan mengganggu pelayanan. Kami berharap ini tidak menjadi konfik yang berkepanjangan” kata Alex Ena.
Walikota Kupang, Jonas Salean pada kesempatan tersebut menyampaikan pihaknya tidak mau lagi bernegosiasi dengan Bupati Kupang Ayub Titu Eki. Menurutnya, setiap kali pertemuan, Bupati Kupang selalu menyanggupi untuk bekerjasama, namun itu hanya sebatas kata-kata.
“Kami sudah memiliki itikad baik, tapi Pemkab Kupang selalu mempermainkan kami. Itulah sebabnya kenapa kami tidak mau lagi bernegosiasi dengan mereka,” tegas Jonas.
Menurut Jonas, masalah PDAM akan diserahkan langsung kepada pemerintah pusat yang memiliki aset sebanyak Rp.300 miliar sedangkan aset milik Pemkab Kupang hanya Rp.13 miliar. Selain itu, pemerintah Kota Kupang tidak akan mengeluarkan ijin lanjutan terhadap 11 sumur Bor yang dimanfaatkan PDAM kabupaten Kupang untuk melayani warga Kota Kupang.
“Jika mereka mengancam akan memutuskan jaringan terhadap pelanggan. Kita tinggal manfaatkan saja jaringan milik BLUD SPAM yang selama ini belum dimanfaatkan. Jaringan milik mereka yang ada sekarang juga bisa dimanfaatkan karena itu merupakan aset dari pemerintah pusat,” katanya.(riflan hayon)
Follow
