Home / News Flash / Sidak Wali Kota Kupang Untuk Pastikan Tidak ada Korupsi dan Pungli

Sidak Wali Kota Kupang Untuk Pastikan Tidak ada Korupsi dan Pungli

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Kupang, Seputar-ntt.com – Wali kota Kupang, Jefirstson R Riwu Kore menginginkan kepemimpinan dirinya tidak ada pejabat struktural di lingkup pemerintah kota Kupang yang tertangkap korupsi. Dirinya akan terus melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) untuk memastikan tidak Pungutan Liar (pungli) dan memantau sejumlah proyek.

“Khusus kota Kupang, kami pastikan dan akan berusaha sekuat tenaga untuk memberantas korupsi. Langkah awal kerja sama dengan KPK untuk memastikan program – program berjalan dengan baik dan pada rel yang pas. Saya sidak untuk memastikan tidak ada korupsi dan pungli kecil – kecilan,”kata mantan anggota DPR RI dua periode ini, Senin (11/9/2017) di Kupang.

Ditambahkannya, sebagai walikota kader partai Demokrat, dirinya akan terus mengkampanyekan pemberantasan korupsi dan mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kota Kupang. Selain itu, katanya, sistem pembayaran dalam pemerintah akan dilakukan secara online atau transfer bank.

Baca Juga :  Dinkes Kita Berusaha Capai Target Imunisasi Rubela

“Tidak ada lagi pembayaran atau transaksi tunai di kota Kupang. Saya sudah sampaikan kepada OPD di kota Kupang untuk tidak ada pembayaran tunai. Karena pembayaran tunai itu, berpotensi untuk korupsi dan macam – macam. Kalau tidak ada nomor rekening maka jangan dibayarkan, sehingga bisa terbaca aliran dana ke mana,”tegas ketua DPD Demokrat NTT ini.

Dikatakanya, sesuai data ICW kota Kupang termasuk kota terkorup dari 50 kota di Indonesia. Sehingga dibutuhkan pendekatan personal kepada OPD, memberikan contoh untuk menggugah hati agar tidak korupsi. Termasuk memberikan arah – arahan bahwa kalau korupsi akan memalukan anak istri, suami dan keluarga sendiri.

“Di Kota Kupang ini harus ditunjukkan bahwa kita punya karakter pemberantasan korupsi, mulai dari diri kita sendiri. Kita tunjukkan ke staf kita. Kalau pimpinan main proyek, ikut korupsi maka anak buah lebih banyak lagi. Kita harus kerja benar, jujur supaya diikuti oleh bawahan,”ujarnya.

Baca Juga :  Herman Man Bertarung dalam Perebutan Ketua PAN Kota

Bernadus, pengurus DPP Demokrat mengatakan bahwa satu – satu kepala daerah yang berani melakukan MoU dengan KPK adalah walikota Kupang, Jefirstson R Riwu Kore. Katanya, belum ada kader dari partai politik lain. “Beliau adalah ketua DPD Demokrat NTT. Saya pastikan ada niat baik dalam menjalankan pemerintahan itu,”katanya.  (Pelipus Libu Heo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]