Maumere, seputar-ntt.com – Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere merupakan Universitas berplat merah milik Pemda Sikka. Karena itu, setiap tahun Unipa wajib melaporkan Laporan Peranggungjawaban (LPj) kepada Pemda Sikka.
Namun hingga kini, memasuki usianya yang ke-12 Unipa Maumere belum pernah melaporkan pertanggungjawaban pengelolaannya kepada Pemda Sikka padahal dalam pengelolaannya Unipa Maumere juga menggunakan uang milik Pemda Sikka terutama penyertaan modal awal sebesar 2 Milyar yang diambil dari APBD Kabupaten Sikka.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua Yayasan Nusa Nipa Maumere, Sabinus Nabu, memilih bungkam. Sabinus enggan berkomentar ketika dihubungi seputar-ntt.com, Kamis (15/3/2018) malam melalui pesan WhatsApp, terlihat Sabinus hanya membaca pesan namun tidak merespon pesan tersebut.
Tanggapan justru datang dari Kooordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Indonesia, Petrus Selestinus. Menurut Petrus, sapaannya, Unipa Maumere merupakan lembaga pendidikan tinggi karena itu dengan sendirinya, Unipa Maumere merupakan lembaga publik. Dengan demikian, sesuai amanat Undang-Undang Unipa Maumere mesti diaudit secara periodik dan transparan.
“Kalau sekarang ini masyarakat mendesak supaya harus ada pertanggung jawaban pengelola keuangan dan lain-lain, maka cara yang tepat itu adalah dengan audit. Dari audit maka akan kita lihat apakah ada penyimpangan keuangan anggaran daerah dan apakah ada penyimpangan dalam manajemen pengelolaan pendidikan itu,” tegas Petrus yang dihubungi beberapa waktu lalu.
Masih menurut Petrus, dari hasil audit itu, pihak yayasan dapat mempertanggungjawabkan kepada Pemkab Sikka. Lalu Pemkab bekewajiban mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui DPRD Kabupaten Sikka.
“DPRD Sikka juga berhak memanggil Pemerintah Kabupaten Sikka untuk dimintakan penjelasannya atau keterangan sebab itu wewenang DPRD. Hanya saja sayang sekali hingga sekarang DPRD Sikka belum pernah melaksanakan wewenang itu,” ujar Petrus.
Petrus juga mendesak supaya pemerintah segera medatangkan auditor BPK NTT untuk segera melakukan audit dan kalau diduga ada tindakan pidana maka pihak Kejaksaan wajib memprosesnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sikka, Faustinus Vasco yang dimintai komentarnya soal sikap DPRD Sikka, mengakui jika hingga saat ini belum ada agenda pemanggilan terhadap Bupati soal Unipa. Namun dalam beberapa kesempatan sudah ada pembicaraan mengenai Unipa, termasuk soal pertanggungjawaban keuangan oleh pihak yayasan melalui audit.
Vasco menegaskan, dirinya akan berjuang demi kepentingan masyarakat dalam persoalan UNIPA. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat perkembangan kampus Unipa termasuk hal-hal yang urgensi terkait sudut pandang Auditor soal kepemilikan Kampus Unipa dan pengelolaannya sehingga manajemen Unipa Maumere menjadi lebih baik.
Lanjutnya, audit keuangan ini berfungsi untuk memfasilitasi evaluasi sistem kontrol dan penjaminan mutu akademik, menyakinkan akuntabilitas institusi dalam hal penjaminan mutu kelulusan, meningkatkan kemampuan institusi dalam memilih prioritas pengambilan keputusan, memudahkan institusi dalam merespons permintaan audit eksternal mengenal mutu, dan memfasilitasi penyebaran cara kerja baik, serta menjadi sarana untuk peningkatan mutu sekaligus memastikan kesesuaian kompetensi lulusan dengan standar yang ditetapkan.
“Sesuai Undang Undang No 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, setiap aset negara harus dipertanggungjawabkan. Nah Unipa ini adalah aset pemerintah, maka itu sudah menjadi kewajiban bagi yayasan untuk mempertanggungjawabkan kepada pemerintah,” imbuh Anggota Fraksi PKPI ini.(tos)
Follow
