Home / Sabu Raijua / Marthen Dira Tome Bilang Jangan ada Balas Dendam

Marthen Dira Tome Bilang Jangan ada Balas Dendam

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]
Share Button

Surabaya, seputar-ntt.com – Bupati non aktif Sabu Raijua, Marthen Dira Tome bersuara lantang terkait fenomena yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua semenjak dirinya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana PLS tahun 2007. Dia secara tegas mengatakan agar tidak ada unsure balas dendam yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTT terkait adanya dugaan korupsi di Sabu Raijua yang mana telah menetapkan dan menahan tiga orang tersangka yakni Kadis PU Lay Rohi, Kadis Perindag Lewi Tandirura dan Niko Tari sebagai Sekretaris Dinas Perindag Sabu Raijua.

“Jangan sampai menetapkan orang sebagai tersangka sesuka-sukanya. Ini perlu kehati-hatian, jangan sampai karna kita sedang pegang pisau dan mau potong semua orang yang penting luka dulu, Jangan menggunakan teori balas dendam,” tegas Marthen disela-sela rehat siding di pengadilan Tipikor Surabaya pada Selasa, (25/4/2017).

Dia mengatakan ada tindakan kesewenangan yang dilakukan oleh Kejati NTT dengan menetapkan beberapa pejabat di Sabu Raijua menjadi tersangka dan langsung menahan mereka tanpa dasar yang pasti. Semenjak MK mencabut frasa dapat dalam pasal 2 dan 3 undang-undang Tipikor maka  jaksa tidak bisa sewenang-wenang menetapkan orang menjadi tersangka hanya berdasarkan dugaan.

“Harus ada kerugian Negara yang ril dan pasti atau actual loss bukan perkiraan atau potensial loss sesuai dengan Perma nomer 4 tahun 2016. Hal itu harus berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh lembaga yang diakui oleh Negara yakni BPK. Saya mendapatkan laporan bahwa semua orang menjadi takut untuk bekerja di Sabu Raijua, hanya karna takut jangan sampai bermasalah hukum. Akibatnya ada banyak konsekwensi yang akan diterima oleh Kabupaten Sabu Raijua seperti pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat. Atas dasar apa mereka melakukan pemeriksaan di Sabu, kalau hanya laporan orang mabuk dijalan atau oknum DPRD yang mabuk-mabuk di jalan lalu dia melakukan pemeriksaan, maka pertanyaannya adalah kenapa pemeriksaan BPK selama ini baik-baik saja. Ini adalah bentuk kejahatan dalam dunia hukum dan saya sedang alami itu” tandas Marthen.

Untuk itu dia meminta dengan tegas kepada masyarakat Sabu Raijua dan seluruh elemen yang ada untuk tidak berdiam diri karna ada pihak tertentu yang ingin membawa Sabu Raijua ke jurang kebinasaan. Ada pencitraan seolah-olah Sabu Raijua hanya dihuni oleh para pencuri dan koruptor. “Saya meminta kepada semua masyarakat, para pemuda-pemudi dan organisasi masyarakat untuk bangkit dan pertanyakan itu. Jangan karna kita terlalu lama dijajah lalu kita bermental seperti budak. Sabu Raijua ada dalam wilayah hukum Kejari Sabu Raijua, tapi kenapa Kejati NTT memporak-poranda daerah itu,” tegas Marthen.

Baca Juga :  Ini Pesan Djami Rebo Kepada 51 Ahli Madya Teknik Akademi Teknik Kupang

Secara khusus Marthen juga berpesan kepada Plt Bupati, Nikodemus Rihi Heke untuk  tidak boleh diam melihat fenomena yang sedang terajdi di Sabu Raijua sebab akan berdampak buruk dalam jangka panjang bagi pembangunan di wilayah itu. “Dia harus memiliki marwah yang cukup untuk melawan semua ini supaya tidak teropini seakan Sabu Raijua dihuni oleh para koruptor hanya karna dua orang jaksa yang datang ke Sabu Raijua. Saya merasa apa yang saya buat di Sabu sudah benar,” tegasnya.

Dia juga telah meminta tim Pengacara untuk segera melakukan langkah-langkah hukum untuk tiga orang staf yang telah ditahan oleh Kejati NTT. “Saya sudah minta kepada pengacara untuk segera mengambil langkah hukum mulai dari pengajuan penangguhan penahanan dan jika itu tidak dilakukan maka segera lakukan praperadilan,” ungkapnya.

Ditanya tentang kesiapannya untuk diperiksa terkait dugaan korupsi yang melibatkan tiga sorang yang kini ditahan Kajati NTT, Marthen secara tegas mengatakan siap. “Jangan itu, kalau dia datang periksa sini boleh atau jika saya bebas dari sini, tidak perlu dia datang sini, saya yang akan pergi cari dia. Tidak perlu saya dipanggil saya pasti datang. Saya harap dia jangan telinga tipis, jika ada orang teriak dipinggir jalan lalu dia bereaksi terlalu berlebihan,” ungkapnya.

Penasehat Hukum yang akan mendampingi pejabat dari Sabu Raijua yang ditahan Kejati NTT, Melkianus Ndaumanu didampingi Yohanis D. Rihi, Yanto Ekon, Leksi Tungga dan Lesly Lay pada kesempatan yang sama mengatakan siap memberi bantuan hukum dan berupaya supaya kasus hukum yang menjerat tiga orang pejabat di Kabupaten sabu Raijua bisa selesai. Mereka secara tegas mengatakan bahwa penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan Kejati NTT tidak susuai hukum.

Baca Juga :  Benarkah Gajah Mada Berasal Dari Sabu Raijua

“Terkait dengan dugaan kerugian pekerjaan tambak garam terkait dengan dua hal, pengadaan geo  membrane dan pengadaan konstruksi. Kalau diliat dari kontrak maupun perpres maka disitu porsi untuk pengadaan 70 persen dan konstruksi 30 persesn. Cara pembayaran sesuai kontrak dan perpres itu justru dibolehkan dimana dalam perpres nomor  4 tahun 2015 ada pengecualian. Disinilah ada beda persepsi  antara jaksa dan tersangka. Jaksa hanya berpegang pada pekerjaan konstruksi sedangkan pada pembayaran pengadaan menurut jaksa belum karna belum terpasang sehingga nilai korupsi yang di taksir menjadi 32 miliar. Padahal sesuangguhnya tidak ada kerugian Negara disitu jika menghitung dengan pengadaan yang jumlahnya sesuai dengan tuduhan kerugian Negara,” paparnya.

Sementara untuk kasus Embung, Mel Ndaumanu menjelaskan, embung yang dibangun tahun 2012 jelas telah berkurang volumenya jika dilakukan pengukuran pada tahun 2017. Harus juga dilihat dari fungsi pembangunan embung, apakah untuk konservasi air atau untuk produksi. Kalau dibangun untuk konservasi maka embung berfungsi untuk menanam air. “Coba bayangkan pekerjaan dilakukan tahun 2012 lalu diukur volumenya pada tahun 2017, maka laju sendimen selama 5 tahun tentu tidak sedikit sehingga berdampak pada berkurangnya volume,” katanya

Mel Ndaumanu menambahkan adanya persepsi bahwa semua embung adalah untuk memproduksi air sehingga terjadi penilaian telah melanggar prosedur hukum. Selain itu cara dan metode yang dilakukan oleh Tim Politeknik yang dipakai untuk mengukur volume embung juga tidak sama dengan tujuan dari pembangunan embung itu sendiri. “Kalau fungsinya untuk menanam air maka memang tidak ada air disitu, beda dengan embung untuk produksi air. Cara dari politeknik juga dalam mengukur tentu berbeda karna memiliki persepsi yang berbeda terhadap fungsi pembangunan embung sehingga dalam pengukuran terjadi kekurangan,” tambahnya. (jrg)

 

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]