Kupang, seputar-ntt.com – Terkait mangkir tiga kali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) dalam sidang DPRD, sehingga pelaksanaan sidang menjadi molor, maka Wali Kota Kupang, Jonas Salean akan berikan teguran keraa secara tertulis bagi Kepala Dinas PU-PR dan seluruh Pejabat yang ada di Dinas tersebut.
“Mau dilihat kesehatan Kepala Dinas PU-PR ini kurang bagus, namun terlepas dari itu dengan tidak hadir dalam sidang harus ada pemberitahuan. Untuk itu dengan tidak hadirnya kadis dalam sidang tentunya ada sangsi-sangsi secara administrasi yang diberikan kepadanya, katena saya tinggal satu bulan tentunya akan memberikan tegur keras padanya, dan pejabat yang baru tinggal menindaklanjutkan lagi,” kata Jonas Salean kepada wartawan di Balai Kota Kupang, Kamis (23/6).
Menurut Jonas, teguran yang akan diberikan ini dal bentuk teguran tertulis.Karena berkaitan dengan sidang dewan ini membicarakan soal pembangunan di kota ini demi kepentingan rakyat, dan dalam pelaksanaan tugas tetsebut adalah dinas PU-PR yang melakukannya, terutama tindaklanjut temuan BPKP perwakilan NTT soal penerimaan sewa alat berat ke pihak rekanan milik pemerintah kota yang dikelolah oleh mereka.
Apa lagi, lanjut Jonas berkaitan denga temuan BPKP inidengan penerimaan sewa alat berat yang diterima kurang lebih masih Rp. 50 jutaan yang belum disetor.
Dan juga mereka yang menandatangani peryataan untuk siap melunasinya dengan berkoordinasi dengan terekanan yang menyewa alat tersebut.
“Sebenaranya dalam penyewaan ini harus ada SOP-nya.Karena untuk menyewa louder perjam saja Rp.1 juta 600.dan seandainya 24 jam sudah cukup besar jumlah sewanya. Belum lagi sewa walas yang untuk tutup jalan lapen yang berlumbang yang dilakukan oleh rekanan harus ada perjanjiannya,sebab itu merupakan pungutan daerah yang sudah ada Perdanya,” kata Jonas.
Oleh karena, tambah Jonas berkaitan dengan tidak kehadiranya Dinas PU-PR dalam sidang sehingga mengakibatkan sidang selalu molor hingha pagi, maka dirinya telah memerintahkan Sekretaris Daerah untuk segera berkoordinasi dengan dewan agar tidak ada agapan pemerintah merehkan dewan.
Dan selian itu,Sekda juga telah diminta untuk segera keluar surat teguran bagi mereka yang ada Dinas tersebut. (riflan hayon)
Follow
