Laporkan Hasil Reses, Dewan Temui Walikota

  • Whatsapp
Walikota Kupang, Jonas Salean

Kupang, seputar-ntt.com – Untuk melaporkan berbagai persoalan masyarakat Kota yang ditemukan pada saat reses, delapan anggota DPRD Kota Kupang bertemu Walikota Kupang Jonas Salean. Dalam pertemuan pada Senin (9/2/2015), Jonas salean didampingi Wakil Walikota, Hermanus Man bersama Sekda dan tiga asisten .

Delapan anggota dewan ini adalah Komisi I DPRD Kota Kupang yakni Zeyto Raturat, Benyamin Mozes Mandala, Adrianus Talli, Desidarius Pattiua, Robby Kan, Padron Paulus, Mondi Denga,dan Dominiklus Tauosu.

Dalam pertemuan tersebut Komisi I membeberkan berbagai persoalan yang mereka dapati dilapangan dan perlu tindaklanjut dari pemerintah. “Ini mungkin sesuatu yang baru, dimana selama ini hasil reses tidak pernah disampaikan secara langsung kepada Walikota. Ini kita lakukan semata-mata supaya apa yang kami dengar dan lihat dilapangan bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota, Zeyto Ratuarat.

Ada beberapa persoalan yang didapati Komisi I DPRD pada saat reses seperti masalah aset, pembangunan gedung baru seperti di Badan Diklat maupun Perpustakaan dan arsip. Sementara di Inspektorat ada temuan BPK terkait aset dan bangunan yang belum memiliki sertifikat sehingga menjadi temuan BPK.

“Masalah lain yakni kekurangan tenaga PNS dan PTT pada Dispenduk dan Bagian Tatapem, sehingga mereka membutuhkan tambahan tenaga. Selain itu kekurangan tenaga sopir guna mengoperasikan mobil internet yang ada di Kominfo,” kata Anggota Komisi, Adrianus Talli.

Walikota Kupang, Jonas Salean menyambut baik hasil temuan para Anggota dewan ketika melakukan reses. Dia mengatakan Pemkot Kupang sudah memiliki skala prioritas namun apa yang menjadi temuan dewan tetap menjadi perhatian pemerintah
sehingga tidak menimbulkan persoalan.

“Soal pembangunan gedung baru, sesuai rencana akan dilakukan di tahun 2016, sehingga anggaran akan diusulkan pada sidang perubahan. Ada beberapa dinas yang masih kontrak rumah orang,” katanya.

Sedangkan berkaitan dengan aset, kata Jonas, saat ini Pemkot sedang memproses penerbitan sertifikat termasuk rumah jabatan walikota yang baru. Dia juga meminta DPRD untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan aset di Kota Kupang.

“Di kota paling banyak aset Provinsi yang dikuasai Pemkot, sehingga perlu dihibahkan. Ada tiga macam aset tanah milik Pemkot yakni tanah milik Pemprov yang dikuasai Pemkot, tanah Pemkot sendiri serta tanah Pemkot yang diokopasi warga. Kita sangat mengharapkan dukungan dari DPRD dalam menyelesaikan aset ini,” pintanya. (riflan hayon)

Komentar Anda?

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *