Kupang, Seputar-ntt.com – Pemerintah kota Kupang bekerjasama dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) akan menerapkan standarisasi pelayanan publik dengan memakai standar International Organization for Standardization (ISO) 9001. Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menerapkan sistem tersebut, yakni Setda, Rumah Sakit dan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kota Kupang diklaim sebagai kota pertama di Indonesia yang menerapkan Standar ISO secara keseluruhan. ISO adalah Organisasi Internasional untuk Standardisasi, atau badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional (BSN) setiap negara. BSN membawahi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Komite Akreditasi Nasional dan Badan Nasional Standarisai Profesi.
Deputi informasi dan pemasyarakatan standar, Badan standarisasi Nasional, Dr Zakiyah mengatakan bahwa pemerintah kota Kupang merupakan kota pertama di wilayah Indonesia Timur yang memiliki komitmen besar dalam penerapan standar mutu pelayanan publik. Saat ini, kata dia, daerah lain sudah menerapkan namun tidak menyeluruh dari atas sampai OPD. Sehingg kota Kupang akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan ISO 9001.
“Kita di Palembang sudah, Makasar sudah. Tetapi sebagai pilot Project besar itu tidak seperti di Kupang. Kupang ini yang pertama semuanya, dari kantor wali kota sampai SKPD. Kalau di bagian lain kita langsung ke SKPD tertentu. Diharapkan, Sekda, dinas Kesehatan, dinas Kependudukan. Itu Pilot Projek pertama untuk menerapkan ISO 9001,”kata Dr Zakiyah usai memberikan materi Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu pada Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kota Kupang, Senin (26/2/2018) di hotel Maya Kupang.
Menurutnya, bicara sistem manajemen mutu. Acuannya adalah standar internasional. Dengan adanya pelatihan bagi OPD dan rencana penerapan ISO dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat. Juga pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing produk – produk masyarakat. Hal itu, bisa diwujudkan karena adanya dukungan pemimpin daerah.
“Kualitas produknya juga meningkat gitu. Itu yang diharapkan, yang pertama memang komitmen pimpinan sendiri. Pak wali itu punya komitmen besar sekali, untuk memperbaiki sistem yang ada. Juga ada 5 UKM untuk diterapkan SNI produk, Abon, Emping, Tenin Ikat, dan Sasando menjadi target standar kita menerapkan produk,”ujarnya.
Dikatakannya, penerapan ISO berjalan baik apabila pemimpin daerah melakukan pengontrolan secara menyeruh ke semua OPD. Kata dia, untuk mendapat sertifikasi ISO 9001, ada 39 indikator yang dinilai. Terdiri dari 4 aspek yang harus dilaksanakan oleh SKPD, seperti masalah good governance atau kepemimpinan yang baik, masalah ekonomi, tingkat kesejahteraan dan lingkungan hidup.
“Itu ada titik lemah, kalau langsung SKPD. Karena pimpinan daerah itu tidak melakukan kontrol secara menyeluruh. Kalau disini betul – betul pak Wali. Kota Kupang itu akan melakukan tinjauan manajemen di mana seluruh SKPD penerapannya akan dilihat semua. Ditinjauan manajemen nanti,”katanya.
Sistem ini akan berjalan multi years dan efektif berjalan Program pertama 3 tahun. Tahun pertama penyelesaian sertifikasi dan penerapan sistem. “Minggu besok mereka sudah lapor aktivitas yang ditugaskan. Kalau pembimbingan itu 6 – 9 bulan. Setelah itu dilakukan audit dan pemeliharaan. Dia sudah betul – betul menjadi lembaga yang mampu dipercai rakyat,”tambahnya.
Semua pelaporan data, akan diinput dalam Sistem Informasi Standar Penilaian dan Kesesuaian (SISPK). Jadi seluruh informasi yang berkaitan dengan standarisasi pada sistem. Dia berharap, sistem ini berjalan maksimal sesuai yang diharapkan pimpinan daerah. “SDM di sini juga mampuni untuk bergerak. Harus ada perwakilan Indonesia di bagian Timur. Kota Kupang dipilih untuk untuk Indonesia ini,”Pungkasnya.
Wali kota Kupang Jefirstson R Riwu Kore, bahwa kerjasama dengan BSN untuk peningkatan pelayanan publik di kota Kupang. Penerapan pelayanan ini sudah ada di kota Kupang. Namun ingin dingkatkan kembali. Kata dia, banyak hal yang perlu perbaiki dan dan dibenahi kota ini. Dan tidak mudah merubah hal yang sudah biasa dikerjakan. Namun lewat, pelatihan – pelatihan yang baik pasti akan berubah.
“Target kami, kota Kupang pertama kali yang menerapkan sistem pelayanan ISO. Jadi kami bekerjasama dengan BSN ini. Untuk mencapai target – target tersebut. Sehingga nanti ada beberapa tahap pelatihan,”katanya.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat merubah pola pikir OPD untuk menjadikan masyarakat sebagai pelanggan. Jika pelanggan maka kemudahan dan kepuasan yang diutamakan. “Perubahan ini, sangat butuh ada kemauan dari OPD semua. Kalau kita pelatihan – pelatihan kalau tidak ada niat merubah maka tidak afa hasilnya. Hal yang bisa, adalah bagaimana bisa menumbuhkan kembali hal yang ada dalam lingkup kita,”ujarnya
Wali kota mencontohkan, pelayanan publik di kantor wali kota yang belum maksimal. Bagaimana menata lingkungan, dan ruangan kerja. Misalnya toilet yang tidak teratur. Pengarsipan surat – surat yang tidak diatur secara baik. Selain itu, penataan barang atau aset yang ada di ruangan masing – masing badan. Contoh lain adalah, tenda di bagian umum dibiarkan berserahkan.
“Saya masuk di beberapa dinas, penataannya tidak benar. Tidak diatur secara baik. Oleh karena itu, kita kerjasama dengan BSN ini untuk minta mengatur, atau menggugah bapak ibu semua menata sesuai dengan aturan dan tata cara yang baik. Sehingga mencari data, atau kita membutuhkan sesuatu. Ini contoh sederhana,”katanya.
Setelah hal dasar ditata secara, kemudian, baru masuk ke pelayanan publik yang sebenarnya. Dia berharap, ini langkah awal untuk menjadikan kota Kupang salah satu, kota pertama yang akan menerapkan sistem ISO. “Kami mau ini serius dikerjakan. Yang tidak serius akan kita tata. Sebenarnya muda, mungkin sistem atau caranya yang tidak tau,”ujarnya.
Pelayanan publik yang masih butuh pembenahan adalah pengurusan dokumen kependudukan KTP. Sampai saat Ini masyarakat masih mengeluh. Selain itu, juga pelayanan di Rumah Sakit, yang akan dipercepat dan dibenahi.
Lanjutnya, selain pelayanan publik, produk usaha dari masyarakat atau stakeholder akan dilakukan standarisasi ISO. “Di samping itu, stakeholder kita bantu untuk peningkatan mutu usahanya. Memang tidak banyak yang kita harapkan saat ini. Karena memang baru awal. Proses ini, sekian lama. Akan menjadikan kota Kupang berubah. Dibandingkan dengan kota – kota lain di Indonesia,”tambahnya. (Pelipus Libu Heo)
Follow
