Maumere, seputar-ntt.com – Beberapa kontraktor besar yang mengerjakan proyek jalan tahun anggaran 2016 di Kabupaten Sikka enggan bahkan tidak sama sekali membeli minyak tanah non subsidi di Pertamina padahal untuk mengerjakan jalan dibutuhkan minyak tanah terutama saat proses mixing aspal dan proses pengaspalan.
Berdasarkan data yang diperoleh seputar-ntt.com, selama tahun 2016 terdapat beberapa item pengerjaan jalan yang melibatkan empat kontraktor besar di kabupaten Sikka yakni PT. Waigete Abadi, PT. Mega Duta Konstruksi, PT. Alam Flores, dan PT. Nusa Tenggara Jaya . Kurang lebih ada 15 proyek yang dikerjakan dengan total dana 110 Milyar.
Sedangkan Kontraktor yang membeli minyak tanah non subsidi di pertamina hanya dua kontraktor yakni PT. Alam Flores sebanyak 15 KL dan PT. Nusa Tenggara Jaya sebanyak 5 KL sehingga total hanya 20 KL atau 20.000 liter.
Jr. Sales Executive Retail XIII Pertamina Flores, Vano Daniel Wibawanto yang dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa minyak tanah yang ada di pertamina terdiri atas dua yakni minyak tanah bersubsidi dan minyak tanah non subsidi. Dikatakan Vano, selama tahun 2016 hanya dua kontraktor saja yang datang untuk membeli secara langsung minyak tanah (Kerosene) di Pertamina Bolawolon..
“Minyak tanah yang bersudsidi diperuntukkan bagi masyarakat sedangkan yang non subsidi untuk keperluan industri. Kontraktor termasuk dalam golongan usaha makro jadi mereka wajib membeli minyak tanah yang non subsidi di sini. Tapi sampai saat ini hanya dua kontraktor saja yang datang membeli di sini itupun dalam jumlah yang kecil,”ujar Vano.
Lebih lanjut, Vano mengungkapkan kemungkinan kelangkaan minyak tanah yang terjadi di Kabupaten Sikka disebabkan karena beberapa kontraktor yang mengerjakan jalan membeli minyak tanah yang bersubsidi sehingga pasokan untuk masyarakat terganggu karena hingga saat ini stok minyak tanah bersubsidi masih sangat banyak.
Vano juga mengharapkan agar pemerintah dan aparat dapat mengawal adanya kejadian ini karena dalam hal ini Negara dirugikan.
“Kalau kami hanya sebatas menjual kepada agen-agen yang sudah terdaftar. Saat proses pengisian minyak tanah di pertamina masih menjadi tanggung jawab kami tetapi kalau sudah keluar dari pintu gerbang, itu sudah di luar tanggung jawab kami karena itu saat bertemu dengan anggota DPRD Sikka beberapa waktu lalu kami sampaikan hal ini dan minta pemerintah dan kepolisian bisa mengawal hal ini supaya masyarakat tidak dirugikan,” papar Vano.
Vano juga meminta pemerintah agar membuat sebuah peraturan bagi kontraktor yang mengerjakan jalan harus melengkapi bukti pembelian minyak tanah dari pertamina ketika akan melakukan pencairan dana.
Anggota DPRD Sikka, Faustinus Vasco yang ditemui wartawan membenarkan adanya ketimpangan yang terjadi di masyarakat terutama soal kelangkaan minyak tanah. Vasco menduga ada oknum-oknum kontraktor yang membeli minyak tanah bersubsidi dalam jumlah yang besar sehingga masyarakat tidak kebagian.
“Saya cukup paham soal teknis pengaspalan jalan. Untuk mengaspal jalan tentu dibutuhkan minyak tanah dalam jumlah yang besar terutama saat proses AMP (Aspal Mixing Plant). Kalau ada laporan bahwa minyak tanah non subsidi jarang dibeli oleh kontraktor maka pemerintah harus segera turun tangan untuk mengusut hal ini. Kalau ini terjadi terus maka yang dirugikan adalah masyarakat,” tegas Kader Partai PKP Indonesia ini.
Senada dengan hal itu, Kasubag Pariwisata bagian Perekonomian Setda Sikka, Elisabeth Heymans mengungkapkan bahwa tim ekonomi kabupaten Sikka tengah melakukan upaya untuk mengusut penyebab kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Sikka.
Menurutnya, Bupati Sikka telah mengeluarkan surat edaran bagi masyarakat terutama bagi para agen dan pangkalan minyak tanah tentang pendistribusian dan harga minyak tanah beberapa waktu lalu. Surat edaran tersebut, lanjut Elisabeth merupakan upaya pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan harga minyak tanah bagi masyarakat.
Eliabeth mengatakan, di Kabupaten Sikka hanya dua agen minyak tanah yakni PT. Rovin Jaya Energi dan PT. Bolawolon yang melayani ratusan pangkalan. Menurutnya daftar pangkalan yang ada di kabupaten Sikka untuk PT.Rovin Jaya Energi ada 281 pangkalan sedangkan untuk PT. Bolawolon sebanyak 250 pangkalan.
“Kami juga dapat laporan dari Pertamina kalau stok untuk Kabupaten Sikka yang dialokasikan Pemerintah pusat melalui BPH Migas masih normal dan aman tetapi kondisi kelangkaan minyak tanah masih terjadi. Ke depan kami akan bentuk tim untuk melakukan operasi pasar dan tim investigasi untuk mengusut kejanggalan ini,” papar Elisabeth.(chs)
Follow
