Home / Seputar NTT / Ketua Komisi C Sebut Titu Eki Tidak Obyektif dan Enggan Transparan

Ketua Komisi C Sebut Titu Eki Tidak Obyektif dan Enggan Transparan

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Oelamasi, seputar-ntt.com – Lembaga DPRD Kabupaten menilai Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, tidak obyektif dan lemah dalam menerapkan sistem tranparansi. Ayub dinilai, bersikap acuh tak acuh dan tidak transparan dalam menyikapi persoalan BLUD  yang jelas terbukti mengandung sejumlah temuan korupsi.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi C DPRD kabupaten kupang, Anton Natun, Senin (01/2/2016) siang, digedung DPRD kabupaten kupang, dalam menanggapi penyelesaian korupsi di Badan Unit Layanan Umum Daerah, yang tak kunjung selesai.  Anton menilai bupati tidak berlaku adil dalam menerapkan aturan yang semestinya di sama-ratakan dengan berbagai temuan yang ada di kabupaten tersebut.

“Saya sesalkan sikap bupati yang tidak obyektif dan tidak transparan dalam menyelesaikan masalah ini. Contohkan saja, pada tahun anggaran 2009-2014 lalu, bupati dengan kekuasaannya melayangkan surat laporan dan permintaan ke BPK, terkait sejumlah temuan kelebihan anggaran perjalanan dinas yang kemudian meminta agar para anggota dewan kembali melakukan penyetoran kelebihan dana yang dimaksud.

Baca Juga :  Balon Perseorangan di Pilkada Ende Serahkan Berkas Perbaikan

Kami (anggota DPRD) saja,  pada saat itu diharuskan mengembalikan anggaran yang dimaksud, kami dengan ikhlas mengembalikannya, karena kami sadar kami ini warga yang taat dan patuh terhadap aturan hukum!!  Walaupun, kami dihadapkan pada kebijakan peraturan daerah  dan peraturan bupati yang justru bertabrakan, sehingga dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas itu menjadi masalah. Masalah yang rumit ini saja, dapat bupati seleseaikan.

Menjadi pertanyaan, kenapa rekomendasi dari BPK terhadap BLUD tidak ada tanggapan dari bupati? Ada apa??. Semestinya bupati harus bersurat kepada kejaksaan dan memerintahkan pimpinan BLUD untuk menyetor kembali dana yang dimaksud, jangan hanya karena BLUD ada dalam lingkaran dinas PU, lalu bupati menganggap acuh tak acuh dengan masalah ini”, tegas Anton.

Baca Juga :  Bupati Sumba Barat Diperiksa Terkait Korupsi

“Untuk adilnya, bupati harus segera bersurat ke kejaksaan untuk menagih kembali temuan BPK  sebanyak 2,5 miliyar yang dari pimpinan BLUD, untuk kemudian disetor kembali ke kas negara, demi keadilan”.

Temuan BPK ini kan sudah jelas, bahwa kesalahan yang ada dalam BLUD itu adalah mengenai administrasi dan penyalahguanaan anggaran, sehingga BPK sudah merekomendasikan agar segera diperhatikan secara bauk untuk segera dilakukan perubahan, agar BLUD ini dapat kembali beroperasi demi pelayanan bagi masyarakat.

Kalau masih dalam kondisi salah seperti ini, kami tidak berani mengambil keputusan untuk mendukung operasional unit layanan ini,  hal yang salah tidak mungkin kami dukung” tegas Anton.(*strike-news)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]