Kupang, seputar-ntt.com – Tudingan Ketua Koordinator Daerah (Korda) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTT, Nonato Sarmento bahwa fraksi Demokrat dan Fraksi Gabungan DPRD NTT asal bunyi dan hanya mencari sensasi politik terkait penolakan dana Desa Mandiri Anggur Merah (DeMam) ditanggapi dingin oleh Ketua Fraksi Gabungan DPRD NTT, Jefry Unbanunaek.
Menurut Jefry, Fraksi Gabungan Menolak bukan karna ada LHP dari BPK, tetapi karna pencapaian dari Program ini tidak ada, dan lebih banyak meninggalkan masalah di Masyarakat, yang pasti Fraksi Gabungan selama masih ada di DPRD akan tetap mengkritisi dan menolak setiap Program pemerintah yang tidak bermanfaat untuk Rakyat, termasuk Program Demam.
“Terserah mereka mau bilang apa, tapi kami memiliki data lapangan sehingga Fraksi kami menolak dana itu,” ujar Jefry kepada Seputar NTT, Senin (23/2/2015).
Menurutnya, jika program pemerintah memang benar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, maka Fraksi Gabungan akan berdiri didepan untuk memperjuangkannya. Tapi fakta dilapangan terkait program Demam seperti indah kabar dari rupa, karena kondisi ekonomi para penerima dana DeMam ternyata tidak berubah.
“Sebelum ada LHP dari BPK RI Perwakilan NTT terkait pengelolaan dana DeMam, kami sudah lebih dulu memiliki data. Pertanyaannya, kalau program itu dijalan dengan benar lalu kenapa banyak catatan dalam LHP tersebut,” tanya Jefry.
Bahkan kata Jefry, banyak pengakuan dari masyarakat bahwa dana DeMam dijanjikan sebagai dana hibah sehingga masyarakat ramai-ramai mengambil dana tersebut. Namun kenyataannya, saat ini Pemerintah NTT telah melibatkan aparat polisi dalam menarik kembali dana tersebut dari masyarakat.
“Banyak masyarakat yang bilang bahwa waktu kampanye lalu dijanjikan bahwa dana itu adalah hibah. Ketika ada aparat yang datang menagih dana tersebut untuk digulirkan, masyarakat kelabakan dan resah. Ini menunjukkan dana ini syarakat dengan kepentingan politik,” tandas Jefry.
Saat ini kata Jefry, Fraksi Gabungan sedang melakukan uji petik dilapangan terkait catatan dalam LHP BPK. Untuk itu Fraksi akan menolak dana ini digulirkan lagi kepada masyarakat. Jika nanti tetap diakomodir, maka Fraksi Gabungan DPRD NTT tidak akan bertanggungjawab jika dikemudian hari terjadi hal yang tidak beres.
Sebelumnya, Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome menyebut dana Desa Anggur Merah (DeMAM) adalah malapetaka. Untuk itu dia tidak mau masyarakat di Sabu Raijua tertipa malapetaka akibat dana dari program pemerintah Provinsi NTT tersebut.
Disebut malapetaka kata Marthen, karena dana tersebut membuat beban bagi masyarakat karena harus mengembalikannya dalam bentuk pengguliran. Masyarakat Sabu Raijua yang mayoritas adalah petani tentu tidak mampu mengembalikan dana yang dipakai karena kesulitan ekonomi yang dialami.
“Itu dana malapetaka buat masyarakat karena dengan kondisi ekonomi yang sulit akan membuat beban baru bagi mereka. Untuk itu saya tidak mau kalau masyarakat saya harus tertimpa malapetaka itu,”tegas Marthen, Rabu (11/2/2015) lewat Ponselnya dari Sabu.
Dari sekian desa di Sabu Raijua yang mendapatkan dana DeMAM ungkap Marthen, tidak ada perubahan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Malah hanya keluhan yang terlontar ketika tiba waktunya mereka harus mengembalikan dana tersebut ke desa.
“Ini tidak jelas, apakah dana ini dalam rupa madu atau racun yang sedang diberikan kepada masyarakat. Kalau anggurnya bagus pasti memberikan manfaat tapi kalau tidak maka akan menimbulkan penyakit. Orang bisa demam tinggi”ujarnya.
Menurutnya, jika program DeMAM memang bermanfaat bagi masyarakat, maka Kemendagri tidak akan mengeluarkan larangan untuk Gubernur NTT dalam mengalokasikan anggaran dari APBD NTT tahun 2015 untuk Pengembangkan Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM) sebesar Rp 3,8 Miliar.
“Kalau bagus, kenapa Kemendagri keluarkan larangan. Dalam temuan BPK RI Perwakilan NTT, jelas mengatakan kalau mayoritas dari dana Demam belum dikembalikan oleh kelompok masyarakat,”ungkap Marthen.
Ketua Korda GMNI NTT, Nonato Sarmento menuding Fraksi Demokrat dan Fraksi Gabungan hanya mencari sensasi politik sematadan sekedar asal bunyi di media dengan menolak pengalokasian anggaran untuk kelanjutan Program Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM) Pemprov NTT
“Dua fraksi ini hanya berkutat pada hal-hal yang teknis dan implementatif lalu mereka lupa pada substansi dan roh desa mandiri anggur merah. Dididi lain kata Nonato, Memahami LHP BPK Juga jangan bersifat parsial karena BPK RI tidak merekomendasikan agar demam tahun 2015 dihentikkan,” Kata Nonato kepada wartawan, Senin, (23/2/2015) di kupang.(joey)
Follow
