Kejar WTP 2020, Wali Kota Kupang Bentuk Tim Percepatan

  • Whatsapp

 

Kupang, seputar-ntt.com – Tekad Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore supaya bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun 2020 ini sudah bulat. Dia menggenjot para pimpinan OPD untuk bekerja eksta supaya Kota Kupang bisa memperoleh WTP. Untuk itu Wali Kota telah membentuk tim percepatan. Tim ini dibagi dalam tiga kelompok kerja (Pokja).

“Jadi ini tahun kedua Pemeriksaan Keuangan dalam kepemimpinan kita. Artinya ini murni pada saat saya dan pak Wali memimpin Kota ini. Jujur bahwa kita kecewa dengan penyelenggaraan kuangan yang selalu mendapatkan opini WDP dari BPK. Bahkan kalau mau jujur tahun kemarin itu kira bisa Disclaimer. Karna itu dengan semangat Road To WTP ini kita berharap bisa terwujud,” harap Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore saat rapat dengan Pimpinan OPD dan Auditor dari BPK RI perwakilan NTT di ruang Garuda, Balaikota, Jumat, (28/2/2020).

Jefri Riwu Kore menjelaskan, Pokja yang dibentuk terbagi menjadi tiga yakni Pokja Dana Bos, Pokja Aset dan Pokja Investasi permanen. Pokja ini akan bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan dalam membantu para auditor dari BPK untuk melengkapi semua dokumen baik keuangan maupun aset sehingga bisa memperoleh penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

“Saya sudah minta kepada teman-teman Pimpinan OPD supaya kalau ada temuan segera lapor ke kejaksaan. Kita sadar bahwa untuk memperoleh opini WTP bukan hal gampang. Saya sudah minta sekalipun sulit tapi kita harus berubah. Soal Asset itu kita catat tidak benar. Untuk dapat WTP ini kita buat tim percepatan. Maret sudah harus selesai laporan kita. Kita bagi 3 Pokja yakni yang urus Dana Bos, Aset, investasi permanen seperti PD Sasando,” papar Ketua Demokrat NTT ini.

Jefri juga menekankan kepada pimpinan OPD agar segera menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi maupun temuan BPK pada pemeriksaan yang lalu. “Jika temuan BPK tidak ditindaklanjuti maka apa yang menjadi mimpi kita untuk WTP hanya nol kaboak. Contoh saja, soal aset misalnya, tidak tercatat dengan baik sehingga bagimana kita mengetahui aset kita. Pengelolaan Aset juga menjadi penghambat kita untuk dapat WTP,” ujar Jefri.

Jefri Riwu Kore juga menegaskan akan memberi sanksi tegas bagi OPD yang tidak bekerja dengan maksimal sehingga menghambat perolehan status WTP bagi Kota Kupang. Untuk itu semua pihak diminta untuk tidak main-main dalam bekerja. Untuk mengejar WTP ini lanjut Jefri, pihaknya bahkan melarang para pimpinan OPD maupun bendahara untuk melakukan perjalanan keluar daerah.

“Saya sudah sampaikan bahwa OPD yang jadi penghambat untuk kita dapat WTP akan kita beri sanksi tegas. Ini komitmen kita bersama bagimana kita mengelola daerah ini dengan baik. Salah satu penilaian adalah bagaimana pengelolaan keuangan kita berjalan dengan baik,” tegas Jefri. (joey)

Komentar Anda?

Related posts