Kupang, seputar-ntt.com–Dalam rangka membangun sinergitas fungsi dan tugas, maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi NTT Tandatangani Nota Kesepahaman (MoU).
Kegiatan berlangsung di aula Kantor Kemenkumhan Provinsi NTT, Senin (17/6/2019).
Pada kesempatan tersebut, Kakanwil DJP Nusa Tenggara, Tri Bowo menegaskan, MoU ini dilaksanakan juga diseluruh Indonesia, dan dibeberapa daerah sudah ada realisasinya, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
“DJP Nusa Tenggara membawahi dua wilayah, yakni Wilayah NTB dan NTT. Untuk wilayah NTB kerjasama ini sudag kami laksanakan, dan sudah ada Wajib Pajak (WP) yang kami titipkan di Rumah Tahanan (Rutan), karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam bayar pajak hingga mencapai Rp 21 Miliar,” tandas Tri Bowo.
Dengan kerjasama ini, menurut Tri Bowo, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti pertukaran data, intelegensi, pengawasan hingga penegakan hukum.
“Semoga poin-poin dalam MoU bisa menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas, dimana tugas kita masih ada korelasinya terhadap penegakan hukum,” papar Tri Bowo.
Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Asep Syarifudin berharap MoU ini dapat membawa manfaat yang lebig besar, terutama dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (WP), sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan negara, yang berdampak pada peningkatan pembangunan diberbagai bidang dan sektor, khususnya bagi perusahaan asing maupun pekerja asing yang ada di Provinsi NTT.
“Pajak merupakan salah satu pendukung pembangunan terbesar, oleh karena itu kontribusi masyarakat sebagai WP sangat dibutuhkan,” tandas Asep.
Begitu juga Aparat Sipil Negara (ASN) lingkup Kemenkumham NTT, ajak Asep, ikut berpartisipasi aktif demi meningkatkan penerimaan negara, dan melaksanakan haj dan kewajiban sebelum batas waktu. (ira)
Follow
