Lewoleba, seputar-ntt.com – Gagal bertemu dengan para pejabat dilingkup Setda Lembata dihari pertama, Senin (13/06/16), aksi massa 70an tenaga honorer Kategori II di Kabupaten Lembata yang belum menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) akhirnya kembali digelar, Selasa (14/06/16).
Dengan tuntutan yang sama yakni mendesak Bupati Lembata untuk menandatangani SPTJM untuk 327 anggota K II yang belum memperoleh NIP, demonstrasi hari kedua dari Forum Peduli Kategori II Lembata (FPKL) ini tak berhasil menemui satupun pejabat dilingkup Setda Lembata.
Pasalnya Bupati Lembata, Eliaser Yntji Sunur sudah meninggalkan Lembata sejak Senin (13/06/16). Sedangkan Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun dan Sekda Lembata, Piet Toda Atawolo, berdasarkan informasi yang diterima media ini, juga baru saja berangkat ke Kupang pagi tadi.
Tak percaya dengan informasi ini, massa aksi yang dari Pkl. 09.00 sudah berada dipelataran kantor Bupati Lembata akhirnya mencoba untuk membagi massa dalam 3 kelompok, mencoba melakukan sweepeng ke rumah jabatan Wakil Bupati, Rumah pribadi Sekda Atawolo dan mengecek langsung ke bandara Wuno Pito Lewoleba. Aksi sweepeng ini gagal dilaksanakan karena Polres Lembata dengan sigap langsung menghentikan massa di depan pintu gerbang kantor Bupati Lembata.
Walau dengan kecewa, massa pun bergerak kembali ke halaman kantor Bupati dan melanjutkan orasi. Halimah, guru tua dari Kedang, dalam orasinya mengatakan, kantor Bupati seharusnya tidak boleh dibiarkan kosong tanpa satu pejabatpun karena jika demikian, ketika masyarakat dalam jumlah yang besar datang menyalurkan aspirasi, bisa saja kekosongan ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil alih kekuasaan.
“Ini bisa kita lakukan kalau tiap kali datang, Bupati, wakil bupati, Sekda dan pejabat lainnya serempak tidak berada di tempat. Kalau kita dalam jumlah yang besar, bisa saja saya masuk dan mendeklarasikan diri saya sebagai Bupati”, tegas Halimah.
Sementara Ketua FPKL Lembata, Johanes E.K. Konde alias Jens Konde dalam orasinya menegaskan, masalah K II Lembata yang berjumlah 327 orang itu dalam dialog dengan BKD Lembata sehari sebelumnya telah terbukti merupakan permainan oknum-oknum tertentu hingga akhirnya menjadi masalah sudah hampir 3 tahun.
Jens Konde mengatakan, jika pemerintah terutama bupati Lembata tidak mau menandatangani SPTJM untuk 327 tenaga honorer K II ini, maka harusnya semua unsur yang berwenang, mulai dari BKD, team Verifikasi dan Bupati Lembata sendiri selaku PPK, bersama seluruh anggota K II dapat duduk bersama, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini.
Orasi Jens tersebut sekaligus membubarkan aksi tersebut karena menurut Dia, jika tak ada satupun pejabat yang mau mendengarkan keluhan tenaga honorer K II yang telah lulus dalam test PANSELNAS KEMENPAN RB tahun 2013 dan 2014 lalu. Massa akhirnya membubarkan diri sekitar Pkl. 13.00 dan kembali melakukan evaluasi di salah satu rumah anggota K II di Lewoleba. Menurut informasi yang diperolah seputar-ntt.com, FPKL akan kembali mengelar aksi selama 7 hari dalam waktu dekat. Broin Tolok
Follow
